Gridhot.ID - Survei dari Charta Politica memaparkan elektabilitas Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 34,1 persen.
Dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/1) hasil survei ini dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di kantor Charta Politika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1).
"Ada pola kecenderungan stagnan dari kedua kandidat di dua bulan terakhir ini," kata Yunarto.
Baca Juga : Dibalik Penjara, Pembunuh Berantai Ini Malah Hidup Mewah dan Suka-suka Lakukan Apa Saja
Yunarto berujar, perolehan hasil survei diambil pada bulan Oktober 2018, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 53,2 persen dan Prabowo-Sandi 35,5 persen.
Menurut Yunarto, elektabilitas kedua paslon belakangan ini cenderung stagnan.
Hal ini dikarenakan keduanya mempunyai basis pendukung fanatik masing-masing.
"Tingkat pematangan pemilih loyal kedua kandidat sudah cukup besar. Pemilih loyal Jokowi-Ma'ruf sebesar 80,9 persen dan Prabowo-Sandi 79,6 persen," ujar dia.
Baca Juga : Gula Dapur Anda Terlalu Berwarna Putih? Hati-hati Mungkin itu Gula Rafinasi yang Amat Berbahaya
Survei ini sendiri digelar pada 22 Desember 2018 - hingga 2 Januari 2019 dengan melibatkan 2.000 responden.
Margin of error-nya berkisar 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Debat Capres 2019
Meski begitu paslon nomor urut 01 memiliki tingkat keterpilihan yang kurang dalam segmentasi pemilih pegawai negeri sipil ( PNS) dan pegawai desa/kelurahan.
Survei Charta Politica per Desember 2018 menilai sebanyak 40,4 persen PNS mendukung Jokowi-Ma'ruf dan 44,4 persen ke Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca Juga : Petugas Satpol PP DKI Jakarta Terlihat Lari Tunggang Langgang Dikejar Oleh Pedagang Kaki Lima
Sementara pegawai desa/kelurahan yang memilih Jokowi-Ma'ruf sebesar 30,8 persen dan 53,8 persen mendukung Prabowo-Sandi.
Rupanya tingkat rendahnya keterpilihan PNS terhadap paslon nomor urut 01 disebabkan sistem pemerintahan Jokowi yang disiplin terhadap mereka.
PNS
"Kita akui pemberantasan korupsi, e-budgeting, dan kebijakan ketat Jokowi lainnya membuat kalangan PNS atau pegawai desa anti terhadap pemerintah. Sebab, korupsi itu jadi lumbung hidup bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri," kata Yunarto di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1).
Ternyata sejak 2014 memang elektabilitas Jokowi di mata PNS dan pegawai kelurahan/desa sudah amat rendah.
"Mungkin sensitivitas mereka bahwa sistem pemerintahan yang ketat ini kemudian menganggu kemapanan yang sudah mereka miliki saat ini," tambah Yunarto.
(*)