Laporan reporter Gridhot.ID, Nicolaus Ade Prasetyo
Gridhot.ID - Negara Indonesia semakin tahun semakin padat penduduknya.
Pertambahan penduduk yang terhitung sangat cepat membuat Indonesia terlihat semakin padat.
Pertumbuhan penduduk yang tak seimbang justru dapat memunculkan faktor-faktor pengaruh negatif bagi sebuah negara.
Baca Juga : Ibunya Meninggal Karena Jadi Petugas KPPS Pemilu 2019, Bocah SMP Ini Sekarang Jadi Yatim Piatu
Salah satu kota di Indonesia yang dijadikan tolak ukur kepadatan penduduknya adalah Jakarta.
Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia dinilai sangat sudah tak efektif untuk menjalankan pemerintahan negara karena kondisinya yang semakin tahun semakin padat.
Selain itu, kepadatan ini memunculkan faktor - faktor yang menghambat pertumbuhan negara di Ibu Kota.
Baca Juga : Gara-gara Foto Wifie, Jubir BPN Dahnil Anzar Ketahuan Pakai Motor Bodong
Belakangan ini, pembahasan rencana pemindahan Ibu Kota negara Indonesia ke luar pulau Jawa kembali terdengar.
Seperti yang kita tahu, pada 3 Januari 2018 lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan sudah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan Ibu Kota kepada Presiden Joko Widodo.
Dilansir Gridhot.ID dari kompas.com pada Senin (29/4/2019), Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati, mengatakan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota akan dibahas dalam rapat terbatas hari Senin ini.
Wacana untuk memindahkan Ibu kota Indonesia, Jakarta ke daerah lain di luar pulau Jawa sebenarnya bukan merupakan proses yang mudah.
Baca Juga : Bongkar Kebohongan Pengemis Tak Berkaki di Pinggir Jalan, Anggota TNI: Kamu Itu Tidak Mensyukuri Nikmat
Langit Kota Jakarta terlihat dari Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2017)
Perpindahan Ibu kota Indonesia ke daerah lain merupakan rencana jangka panjang yang harus dilakukan secara bertahap.
Alasannya karena daerah pengganti Ibu Kota sudah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
Ada dua alasan utama kenapa Ibu Kota harus pindah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Baca Juga : Penghargaan untuk Brigadir Teuku Putra Usai Bertugas Jaga Kotak Suara Sambil Gendong Buah Hatinya
Ibu Kota harus pindah dalam jangka pendek jika dalam kondisi darurat seperti peperangan atau bencana alam.
Perpindahan Ibu Kota dalam jangka pendek pun harus melihat daerah pengganti sudah siap dan mampu menerima sebagai pengganti atau belum.
Sebelumnya, pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia pernah terjadi pada 4 Januari 1946.
Ibukota Indonesia di Jakarta pernah pindah ke Yogyakarta, karena pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda akan mengambil alih Jakarta.
Baca Juga : Viral Potret Tukang Bensin Eceran Bermodal Nekat Jajakan Dagangannya di Depan Pintu Masuk SPBU
Saat itu, Yogyakarta dipilih sebagai pengganti Ibu Kota oleh Presiden Soekarno dengan pertimbangan yang matang.
Kendaraan Yang Masuk Kota Jakarta Akan di Atur Selama Asian Games
Yogyakarta yang juga merupakan kerajaan, sudah memiliki pengalaman dalam memimpin sutau wilayah dan juga merupakan daerah yang pertama mengakui kemerdekaan RI yang diplokamasikan pada 17 Agustus 1945.
Dengan pengalaman yang berdasar kondisi darurat itu, misalnya Jakarta sudah dalam darurat macet dan polusi sehingga Presiden Joko Widodo memilih berkantor di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, maka jika Ibu Kota akan pindah dalam jangka pendek harus bisa pindah ke daerah yang representatif.
Baca Juga : Jarang Terekspose Pasca Cerai dengan Ahok, Veronica Tan Kepergok Sibuk Jualan Daging
Tapi jika wacana pindah Ibu Kota Jakarta merupakan jangka panjang, masih banyak daerah yang bisa dipilih.
Yang jelas kepindahan Ibu Kota juga terkait masalah keamanan, infrastruktur yang bersifat internasional, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
Khusus untuk masalah keamanan, maka jika Ibu Kota Jakarta pindah dan Markas Besar TNI juga harus pindah untuk memudahkan koordinasi.
Pasalnya sebuah Ibukota harus didukung oleh garnisun keamanan yang meyangkut kekuatan darat, laut, dan udara, yang selalu melekat, dan senantiasa siaga untuk menjaga keamanan ibu kota.(*)