Situasi Perairan Natuna Semakin Memanas, 600 Pasukan Gabungan TNI Sudah Disiagakan Hadapi Intervensi Tiongkok, Menhan Prabowo Subianto: Cina Itu Negara Sahabat, Kita Cool Aja

Laporan reporter Gridhot.ID, Nicolaus Ade

Gridhot.ID - Perairan Natuna Indonesia dikabarkan semakin memanas keadaannya.

Semua berawal akibat adanya kapal coast guard Tiongkok yang berjaga di perairan Natuna.

Tak hanya itu, Sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada 19 Desember 2019.

Baca Juga: Raja-raja Nusantara Menjulukinya Tanah di Bawah Angin, Ini Harta Karun yang Tersimpan di Natuna Hingga Buat Tiongkok Tergila-gila, Pernah Jadi Singapura-nya Indonesia

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing. Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.

Kementerian Luar Negeri Indonesia hingga melayangkan protes keras terhadap China terkait kapal ikan yang memasuki perairan Natuna.

Selain itu juga dilakukan pemanggilan Duta Besar China untuk Indonesia.

Baca Juga: Viral Potret Rumah Duka Sepi Pelayat dan Peti Terendam Banjir, Hotman Paris Ngaku Tak Bisa Bendung Kesedihannya: Saat Mau 'Pergi' pun Tak Bisa Nyaman

Namun peringatan itu sepertinya tak digubris oleh pemerintah Tiongkok.

Mereka tetap saja memncing untuk masuk ke wilayah perairan terluar Indonesia yaitu Natuna.

Melansir dari Siaran Kompas TV, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun angkat suara.

Menanggapi memanasnya kondisi di Perairan Natuna terkait intervensi Tiongkok, tidak ada yang terganggu termasuk investasi dari Negara Tiongkok.

Baca Juga: Pernah Hidup di Hutan Hingga Dicap Mafia Saat Masih Belia, Pedagang Ayam Potong Ini Hebohkan Warga Usai Beli Kapal Pesiar Harga Miliaran, Sering Dipakai Wira-wiri di Teluk Lampung

Saat ditanya mengenai adanya penambahan personel TNI atau tidak, Prabowo menjawab "kita cool aja, santai."

Sementara itu Menkopolhukam, Mahfud MD memastikan adanya pelanggaran zona ekonomi ekslusif di perairan Natuna.

Sebagai negara yang memiliki kedaulatan atas hukum internasional, Menkopolhukam akan bertindak untuk menjaga perairan Indonesia.

Baca Juga: Basah-basahan dan Berteriak Tawarkan Grobak Penyeberangan, Pemuda 23 Tahun di Daan Mogot Kantongi Rezeki di Tengah Banjir, Sehari Omsetnya Capai Rp 1,7 Juta

Namun demikian, pengendalian operasi siaga tempur telah disiapkan di bawah pimpinan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono.

Sejumlah alutsita termasuk pesawat intai dan kapal sudah siaga di wilayah Perairan Natuna.

Melansir dari akun Instagram @infokomando, telah diunggah sebuah potret dimana apel telah digelar pasukan intensitas operasi rutin TNI dalam pengamanan laut Natuna di Paslabuh, Selat Lampa, Ranai, Natuna, Jumat (3/1/2020).

Dalam apel ini, kurang lebih sejumlah 600 personel tegap berbaris.

Baca Juga: Panen Hujatan Netizen, Dirut PT KAI Kepergok Duduk di Kursi Singgasana Bak Raja, Genangan Banjir Hanya Semata Kaki, Seolah Jijik Takut Basah Saat Kunjungan Kerja

Personel ini terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapati, 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, unsur KRI Teuku Umar 385 dan KRI Tjiptadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna).

Laksamana Madya Yudo Margono pun memberikan pengarahan dan menegaskan bahwa pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal pemerintah asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, berupa penangkapan ikan secara ilegal yang dikawal oleh kapal Coast Guard asing merupakan ancaman pelanggaran wilayah pemerintah Indonesia.

Untuk itu TNI wajib melakukan penindakan hukum pada kapal penangkap ikan ilegal.

Pasukan gabungan TNI untuk mengamankan Natuna.

Baca Juga: Disiram Air Comberan oleh Warga, Seorang Gadis di Pekanbaru Tetap Asik Joget di Pinggir Jalan, Videonya Viral hingga Berujung Diciduk Serse Narkoba Bersama Pacarnya

Mulai 1 Januari 2020, telah didelegasikan tugas dan wewenang kepada Pangkogabwilhan I untuk menggelar operasi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari pelanggar negara asing.

Operasi ini dilaksanakan oleh TNI dari unsur laut, udara dan darat.

Diakhir pengarahan, Laksamana Madya Yudo Margono juga mengingatkan supaya memahami aturan-aturan yang berlaku baik hukum laut internasional maupun hukum nasional di wilayah laut Indonesia terutama pengawak KRI dan pesawat udara.

Selain itu, pada saat melaksanakan penindakan harus secara terukur dan profesional.

Baca Juga: Siap Terbangkan Pesawat Cassa untuk Kendalikan Banjir Jabodetabek, BNPB Bentuk Tim dengan BPPT dan Mabes TNI, Luncurkan Teknologi Modifikasi Cuaca Penyerap Awan

Sehingga tidak mengganggu hubungan negara tetangga yang sudah terjalin dengan baik.

Dan yang paling penting disampaikan oleh Laksamana Madya Yudo Margono adalah gunakan Role of Engagement (RoE) yang sudah dipakai dalam operasi sehari-hari.(*)