Ogah Tawar Menawar Soal Ibu Kota Baru, Jokowi Akan Boyong Semua PNS Tingkat Pusat ke Penajam Paser Utara: Kalau Tidak Mau Ya Tetap Saya Paksa!

Gridhot.ID - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan lokasi pemindahan Ibukota baru Indonesia.

Usai adanya beberapa rencana yang telah dibicarakan cukup lama, akhirnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) akan menjadi ibu kota baru Indonesia.

Hasil pemindahan Ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Senin (26/8/2019) pukul 13.00 WIB.

Baca Juga: Pecahkan Misteri Kematian Basuki Abdullah, Leo, Anjing German Shepherd yang Berhasil Bongkar Identitas Pelaku Pembunuh Sang Maestro Lukis Hampir Luput dari Sorot Media, Ini Kisahnya

Sementara itu, untuk menunjang sistem pemerintsahan di ibu kota baru, Presiden Joko Widodo menegaskan tak ragu untuk memaksa pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat untuk pindah ke ibu kota baru.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam dalam acara Perencanaan Pelaksanaan Sensus Penduduk di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Di hadapan ratusan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) yang hadir, Jokowi awalnya mempertanyakan apakah PNS mau untuk pindah ke ibu kota baru.

Baca Juga: Bertingkah Aneh dan Jadi Pendiam Sejak Umur 10, Wanita Ini Mengurung Diri Dalam Rumah Selama 27 Tahun, Berteman Gelap hingga Rambut Jadi Sarang Tikus

Jokowi kemudian menegaskan akan memaksa PNS untuk pindah.

"Saya juga enggak tahu apakah nanti pindah pada mau. Kalau saya sih, saya paksa," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan saat ini hampir 56% atau lebih dari 149 juta penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa.

Kondisi ini membuat Pulau Jawa terbebani.

Baca Juga: Disuguhi Jajan Pasar dan Ubi Goreng Saat Lakukan Kunjungan, Anggota Dewan Ngamuk Banting Makanan yang Disajikan: Hidangan yang Memalukan dan Tak Etis

Ia menilai hal ini wajar karena ibu kota DKI Jakarta yang berada di pulau Jawa menjadi daya tarik atau magnet tersendiri.

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor Jokowi memutuskan memindahkan lokasi ibu kota.

"Nah, magnetnya digeser ke ibu kota yang baru, agar ada magnet lagi untuk pemerataan penduduk, pemerataan ekonomi," kata dia.

Baca Juga: Dipenuhi Lelaki Hidung Belang dan Kupu-kupu Malam, Gunung Kemukus Ternyata Masih Simpan Sisi Kelam Dibalik Tradisi Ngalap Berkahnya, Dikelola Baik Oleh pemerintah Sragen Sebagai Tempat Ziarah

"Pulau Jawa ini kan salah satu dari 17.000 pulau yang kita miliki. Masa semuanya ingin di sini semua," ujar Kepala Negara.

Di depan para PNS yang hadir, Jokowi pun memamerkan suasana ibu kota baru RI lewat sebuah video.

"Semuanya energi baru terbarukan. Transportasi massal semuanya electric vehicle, autonomous vehicle, kendaraan pribadi juga autonomous. Banyak orang jalan kaki, banyak orang bersepeda. Enggak ada banjir, enggak ada macet," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan seluruh ASN tingkat pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru pada 2024.

Baca Juga: Virus Corona Didiagnosis Tersebar Lewat Daging Binatang Liar yang Dijual di Pasar Seafood Huanan, Pasar Ekstrim Tomohon Kini Jadi Sorotan, Jual Aneka Daging Bahan Masakan Ekstrim

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.

Pemindahan ini dilakukan apabila ibu kota baru yang terletak di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara sudah selesai dibangun.

"Iya semuanya (pindah)," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Tjahjo menyebutkan, Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah melakukan pemetaan.

Baca Juga: Nampak Asri dan Nyaman untuk Dihuni, Inilah Potret Kediaman Jokowi di Solo, Ternyata Tak Dipasang TV di Ruang Keluarga

Dari pemetaan itu diketahui ASN yang bertugas di instansi pusat berjumlah 118.000 orang.

Hanya ASN yang sudah akan memasuki masa pensiun yang tidak diikutsertakan ke ibu kota baru (*)

"Yang 2023-2024 pensiun itu hampir 16-17 persen. Berarti kan itu enggak (pindah). Karena pindahnya kan 2024," ucap Tjahjo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Akan Paksa PNS Pusat untuk Pindah ke Ibu Kota Baru"