Laporan Wartawan Gridhot, Desy Kurniasari
Gridhot.ID - Indonesia menyebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Pasalnya, KKB selama ini sering kali menjadi dalang dari ragam krisis keamanan di Papua dan Papua Barat.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) adalah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
TPNPB dibentuk pada 26 Maret 1973 setelah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Juli 1971.
Dilansir Gridhot dari akun Facebook TPNPB, mereka menyatakan perang di sepanjang areal PT Freeport dari Eartsberg hingga Portsite.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Komandan Makodap III TPNPB Wilayah Timika, Hendrik Uwamang pada 9 Maret 2020.
Pernyataan itu direkam dan diunggah oleh akun Facebook TPNPB dan kanal Youtube Suara Mambruk.
Video berdurasi 7 menit 30 detik itu menyampaikan pernyataan yang ditujukan kepada beberapa kepala negara.
Di antaranya Presiden Joko Widodo, Presiden Donald Trump, dan Raja Belanda Willem-Alexander.
Surat itu juga ditujukan kepada beberapa tokoh penting, organisasi, dan tokoh adat.
"Pertempuran yang sedang berlangsung di Timika, Papua, sesuai dengan instruksi perintah operasi (PO)," kata Hendrik Uwamang.
TPNPB telah menetapkan wilayah tempur mulai dari Earstberg sampai Portsite.
"Pada tanggal 2017 dengan menetapkan wilayah tempur dari Earstberg sampai Portsite, maka dari itu untuk mewujudkan perintah operasi dengan menjatuhkan kemerdekaan kedaulatan bagi bangsa pribumi Papua Barat, seluruh petinggi TPNOPM telah menyatukan diri melalui deklarasi persatuan dan kesatuan tentara pembebasan nasional papua barat pada tanggal 1-5 Agustus 2019 di Puncak Jaya," ujar Hendrik dalam deklarasinya.
Hendrik juga mengatakan sebagai upaya untuk mewujudkan kemerdekaan bagi pribumi Papua Barat, seluruh petinggi TPNPB-OPM telah menyatukan diri.
Hal ini dilakukan melalui deklarasi persatuan dan kesatuan pada tanggal 1-5 Agustus 2019 di Puncak Jaya.
Hendrik mengungkapkan bahwa keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh perwira TPNPB-OPM.
Bahkan Komandan Makodap III itu juga mengatakan bahwa ia telah diperintahkan untuk melakukan operasi di areal pertambangan Freeport dari Earstberg sampai Portsite.
Hendrik diberi perintah untuk menghancurkan aset kepentingan Freeport.
Hal ini dikarenakan Freeport sebagai akar masalah penganeksasian Papua Barat ke dalam bingkai Negara Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia.
Komandan Makodap III TPNPB Wilayah Timika itu bertanggung jawab penuh atas setiap penyerangan oleh kesatuan TPNPB di areal pertambangan Freeport dari Earstberg sampai Portsite.
Mereka menuntut agar hak kemerdekaan 1 Desember 1961 dikembalikan.(*)