Marahi dan Umpati Puluhan PNS, Bupati Alor Kesal Dapat Predikat Ini dari BPK, Amon Djobo: Jangan Jadikan Kami Kelinci Percobaan

GridHot.ID - Bupati Alor, Amon Djobo seperti tak bisa menahan kemarahannya.

Dilansir dari video yang diunggah di kanalYouTube Kaka Dorang, Jumat (17/7/2020), Amon tampak memarahi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di pinggir jalan protokol di wilayah Alor.

Amon marah karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada pemerintahannya.

Baca Juga: Anak Buahnya Bolos Kerja dan Malah Asik Selingkuh Sampai Ngamar di Losmen, Bupati Banjarnegara Langsung Ngamuk, Satpol PP Langsung Dikirim Buat Ciduk Kedua PNS

Padahal, kinerja dan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Alor menurutnya tidak maksimal.

Dalam video tampak Amon memarahi puluhan ASN yang berbaris di jalan.

Terdengar kalimat umpatan dari mulut Amon.

Baca Juga: Bupati Brebes Santai Ikut Gowes Massal Sampai Gelar Dangdutan di Tengah Wabah Corona, Rakyatnya Dibiarkan Tak Pakai Masker Saat Acara, Ganjar Pranowo Ngamuk Nggak Karuan

Amon mengancam akan menutup kantor BKAD selama dua pekan.

"Dua minggu bupati tutup kantor keuangan, karena pekerjaan, pelayanan tidak maksimal."

"BPK campur tangan tentang masalah keuangan Kabupaten Alor. Oleh karena itu BPK harus bertanggung jawab saya tutup kantor itu. Saya yang bupati, bukan mereka," ujar Amon.

Baca Juga: Bela Lahan Milik Rakyat Kecil, Bupati Lumajang Malah Dipolisikan Pengusaha Tambang, Kematian Aktivis yang Dikeroyok 40 Orang Tak Dikenal Jadi Awal Mula Konflik

Menurut Amon, jika ada pelayanan yang tidak lancar, maka dia akan menyuruh masyarakat untuk mendatangi kantor BPK perwakilan Nusa Tenggara Timur.

"Kalau ada pelayanan-pelayanan tersumbat, saya suruh masyarakat pergi ke BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur, dorang (mereka)tanggung jawab," ujarnya.

Dia meminta BPK bertanggung jawab terhadap keuangan di Alor karena BPK dinilai melakukan pemeriksaan yang tidak jelas.

Baca Juga: Suami Istri Makan Uang Haram Hingga Diciduk KPK, Segini Harta Bupati Kutai Timur yang Dilaporkan, Mobilnya Seharga Rp 40 Juta

"Maka saya suruh tutup kantor BKAD. Untuk itu ketua tim BPK bertanggung jawab terhadap pelayanan keuangan di Kabupaten Alor," katanya.

Masih menurut Amon Djobo, seharusnya Kabupaten Alor mendapat predikat disclaimer, bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat malam, Amon Djobo menjelaskan bahwa dia marah karena mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas BPK di Kabupaten Alor berbeda-beda.

"Masing-masing dengan gaya periksanya. Jangan jadikan Alor sebagai kelinci percobaan," kata Amon singkat. (Kompas.com/Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bukannya Senang, Bupati Alor Kesal Dapat WTP dari BPK, Marahi dan Mengumpat ke Puluhan ASN"

(*)