Gridhot.ID -Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok heran dengan PerumPeruri yang minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di Pertamina.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tersebut menilai besaran dana yang diminta Peruri tersebut tidak masuk akal.
"Saya lagi paksakan tanda tangan digital, tapi Peruri bindeng juga masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga," ucap Ahok dalam YouTube kanal POIN (15/9/2020) dikutip dari Kontan.
Menurutnya, dengan memperoleh dana sebesar itu dari Pertamina, maka Peruri tidak akan melaksanakan tugasnya lagi.
Selain itu, Ahok juga mengibaratkan Peruri sebagai ular sanca.
"Itu sama saja udah dapat uang Pertamina enggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun jadi ular sanca, jadi ular piton," pungkas Ahok.
Direktur Utama Perum Peruri, Dwina Septiani Wijaya buka suara terkait tudingan Ahok terkait permintaan uang kepada Pertamina.
Dwina bicara terkait hal tersebut saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020).
Dalam rapat itu, pernyataan Ahok soal Peruri yang disebut minta uang kepada Pertamina menjadi salah satu hal yang disoro banyak anggota dewan.
Salah satu anggota DPR yang menanyakan hal itu ialah Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP.
Direktur Utama Perum Peruri, Dwina Septiani Wijaya
Mufti meminta klarifikasi langsung kepada bos Peruri terkait benar tidaknya ada permintaan uang sebesar Rp 500 miliar kepada Pertamina.
"Kemarin apa yang disampaikan Pak Ahok, ibu dengar kan, kami ingin klarifikasi saja, ibu. Terkait paperless yang dilakukan Pertamina dalam rangka efisiensi, kami dengar dari media bahwa Peruri itu minta Rp 500 miliar. Kami pengen mendapatkan penjelasan dari panjenengan itu betul, tidak begitu?" kata Mufti.
Mufti beranggapan jika memang ada permintaan tersebut, dirinya ingin tahu alasannya.
Ia tak ingin hal tersebut menjadi isu liar, sehingga masyarakat mengira Peruri ingin merampok uang rakyat di tengah pandemi.
"Kalau memang betul, apa alasannya? Jangan ini jadi isu liar di masyarakat kalau Peruri mau merampok uang rakyat di tengah pandemi, di tengah kondisi masyarakat kita yang nyari makan saja susah tapi mau merampok keuangan negara dengan cara sistematis."
"Kami pengen tahu penjelasan panjenengan bagaimana sih sebenarnya ini terjadi?"
Menanggapi pertanyaan itu, Dwina tidak berkenan menjelaskannya secara detail. Sebab, kata dia, hal-hal yang berkaitan dengan kontrak bersifat rahasia.
"Kami high security company, pak. Jadi mungkin kami tidak banyak bicara di media karena nature dari high security company seperti itu," kata Dwina.
Selanjutnya, Dwina tak lagi berbicara soal tudingan Ahok tersebut.
Namun, ia sempat menyinggung soal hubungan Peruri dengan Pertamina yang disebutnya baik-baik saja.
Dwina menambahkan, terkait Pertamina, tidak ada perbedaan dengan klien-klien lainnya. Perum Peruri mendukung penuh semua proses digitalisasi yang dilakukan.
"Hubungan kami dengan Pertamina sangat baik. Jadi sebetulnya enggak seperti ramai-ramai yang mungkin disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pak," kata Dwina.
Lebih lanjut, Dwina berbicara soal pencapaian Peruri yang sudah mempunyai klien digital sebanyak 117 entitas. Dari jumlah itu, 35 di antaranya adalah BUMN.
Dwina menambahkan, pencapaian perusahaan yang ia pimoin sangat menggembirakan karena peluncuran program itu baru dilakukan pada September 2020.
Ia pun mengaku dengan pencapaian tersebut, Peruri tidak melakukan apa yang disebut bakar uang, seperti lazimnya perusahaan start up digital.
"Alhamdulillah kami juga tahu pentingnya bahwa pada bisnis awal itu yang penting itu adalah kita penetrasi pasar, market, tapi kami tidak pernah dalam posisi harus bakar uang," ujar Dwina.
"Mungkin karena positioning sebagai penjamin keaslian digital ini memang sudah ditunggu-tunggu juga, sudah diharapkan dan kami adalah satu-satunya BUMN yang mendapatkan license dari Kominfo."
Artikel ini telah tayang di Kompas.TV dengan judul: "Bos Peruri Akhirnya Buka Suara Soal Tudingan Ahok Minta Rp 500 Miliar ke Pertamina."
(*)