GridHot.ID - Aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pecah di sejumlah daerah, termasuk di Kota Makassar.
Namun, dalam aksi yang dilakukan pada Kamis (8/10/2020) itu menuai sorotan.
Pasalnya, Sari Labuna (21) aktivis mahasiswi yang menjadi jenderal lapangan Barisan Rakyat Bergerak (BAR-BAR) aksi unjuk rasa 'Tolak Omnibus Law' ditetapkan sebagai tersangka.
Sari Labuna tidak sendiri. Ia ditetapkan tersangka bersama lima orang lainnya, yakni K, Ince, N alias Y, MF, D.
Namun pasal yang diterapkan dari ke enam tersangka itu berbeda.
Melalui data penanganan pelaku unjuk rasa yang diperoleh dari Humas Polda Sulsel, Sari Labuna disangkakan pasal 214 KUHP dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan bersama seorang mahasiswa berinsial K.
Sementara empat lainnya, Ince, N alias Y, MF, D disangkakan pasal 170 Juncto pasal 406 dan 214 Juncto 55 KUHP terkait pengrusakan.
Penelusuran tribun-timur.com terkait pasal 214 KUHP, tercantum dalam BAB VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum.
Dimana disebutkan dalam pasal 214 Ayat 1, Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasa 211dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Ayat 2, disebutkan, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka.
Pidana penjara paling lama 12 tahun, jika mengakibatkan luka berat.
Kemudian Pidana penjara paling lama 15 tahun, jika mengakibatkan orang mati.
Foto Puan Maharani terpampang di keranda yang diarak mahasiswa.
Sari Labuna dan lima temannya pun kini ditahan di Mapolsek Rappocini, Makassar.
Kronologi
Sari, ditangkap usai mengusung keranda mayat bergambar Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan, di pertigaan Jl Sultan Alauddin - Jl Andi Pangerang Pettarani, Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Makassar.
Mahasiswa semester akhir Jurusan Kesehatan Gigi Stikes Amanah, Makassar ini ditahan bersama 224 mahasiswa dan 4 warga, karena aksi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, Kamis (8/10/2020) tadi malam.
Hingga pukul 21.00 Wita, Jumat (9/10/2020) malam, pesan kiriman dan panggilan Tribun-Timur.com, di nomor ponsel aktivis kelahiran Liang, Kabupaten Luwuk Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah ini, belum direspon.
Atas nama publik, polisi bersikukuh aksi demonstrasi itu mulai mengusik kenyamanan publik.
“Kita belum ada opsi melepaskan mereka,” kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo kepada Tribun-Timur.com, Jumat malam.
Keranda bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani diarak pengunjuk rasa "Tolak Omnibus Law"di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10/2020) sore.
Pengunjuk rasa itu mahasiswa gabungan dari beberapa aliansi dan organisasi yang menamakan diri Barisan Rakyat Bergerak (Bar-bar).
Mereka berunjuk rasa di batas Kota Makassar-Kabupaten Gowa ujung Jl Sultan Alauddin sambil membawa keranda yang telah dipasangi foto bergambar Puan Maharani.
Foto Puan Maharani terpampang di keranda yang diarak mahasiswa.
Selain itu, keranda yang dibungkus spanduk bekas berwarna putih itu, juga dipilox dengan tulisan 'Mayat Perampok Rakyat'
Siapa Sari Labuna?
“Dia bukan aktivis kaleng-kaleng. Dia kritis, mandiri dan selalu senyum,” kata salah seorang rekannya di program diploma III, Jurusan DIII Keperawatan Gigi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Amanah Makassar, Kassi Kassi, Jl Hertasning Baru, Makassar.
Di kampus diploma itu, Sari aktif di lembaga, badan eksekutif mahasiswa.
Awal tahun 2019 lalu, Sari terpilih sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Stikes Amanah Makassar untuk periode 2019-2020.
Dia mendampingi Muh Syukri Yusuf, sebagai Presiden BEM Stikes Amanah Makassar.
Mulai kuliah tahun 2017, alumnus SMKN Liang, Bangkep ini aktif di pergerakan sejak semester II.
Sari Labuna
Daya kritisnya diasah saat diajak seniornya bergabung di lembaga ekstra kampus berbasis gerakan bela kepentingan rakyat, Komite Pejuang Kerakyatan.
Sejak 2019 lalu, Sari bahkan dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Sulawesi Selatan.
Tugasnya, selain menggalang massa, mengatur detail logistik demo, Sari juga menyiapkan kerangka isu, dan materi agitasi saat orasi di lapangan.
“Jika kau menghamba pada ketakutan maka kau akan memperpanjang barisan perbudakan. . . #KPK (Komite Pejuang Kerakyatan),” tulisnya di akun Instagramnya, Juli 2020 lalu.
Selain di KPK, Sari juga tercatat sebagai Sekretaris Bidang Keilmuan dan Kaderisasi di Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Kepulauan (IKMB) Makassar Periode 2019/2020.
Di akun Facebooknya, Sari Labuna sendiri menyebut, Makassar adalah kota para demonstran.
“Torang tunggu komu di mkssr kota daeng kota para demonstran.”
Istilah Kota Para Demonstran ini dikemukakan Sari, saat memberi caption bagi foto unggahan yang menggambarkan pengurus Ikatan Keluarga Mahassiswa Bangkep (Banggai Kepualauan) Makassar, tahun 2019 lalu.
Laiknya aktivis millennial, Sari Labuna juga aktif di kegiatan kerelawanan sosial, dan lingkungan hidup.
Baca Juga: Dianggap Sebar Hoaks UU Cipta Kerja, Pemilik Akun Twitter @videlyaeyang Diciduk Polisi, Ini Motifnya
Dari beberapa unggahan forto dan video di akun media sosialnya, Sari juga aktif sebagai pengiat lingkungan hidup di Komunitas Siri' Na Pacce.
Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judulPetaka 'Keranda Mayat' Ketua DPR RI Puan Maharani di Demo UU Cipta Kerja: Sari Labuna Jadi Tersangka(*)