Gridhot.ID-Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebutkan, update hingga Sabtu (24/10) ada tambahan 4.070 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 385.980 kasus positif corona.
Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus corona di Indonesia bertambah 4.119 orang sehingga menjadi sebanyak 309.219 orang.
Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 128 orang menjadi sebanyak 13.205 orang.
Meski jumlah kasus makin banyak, namun pakar virologi minta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam berikan vaksin pada masyarakat.
Pakar virologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) M Saifudin Hakim meminta pemerintah untuk tak tergesa-gesa dalam pelaksanaan program vaksinasi.
Tak hanya itu, perihal kandidat vaksin nantinya juga diminta untuk tetap berhati-hati dengan mengutamakan tingkat safety dan efikasi.
"Pemerintah harus betul-betul hati-hati dalam tentukan vaksin. Ini bukan hal remeh, butuh persiapan teman di lapangan vaksinator, butuh program terstruktur untuk mengawasi kejadian ikutan. Ini pekerjaan berat, saya minta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa meski dalam situasi pandemi," jelas Saifuddin dalam diskusi virtual Kompas Talks bersama KAGAMA, Sabtu (24/10).
Adapun terkait muncul penolakan vaksinasi oleh beberapa masyarakat disebut Saifuddin, pemerintah perlu mengkomunikasikan dengan baik bagaimana tingkat safety dan efikasi dari vaksin yang akan menjadi kandidat.
Adanya beberapa penolakan yang ada disebut Saifuddin wajar karena masyarakat pasti mempertanyakan terkait keamanan vaksin, terlebih terdapat narasi bahwa vaksin akan mulai dipakai di bulan November.
"Kalau saya melihat mereka yang menolak itu bukan yang tolak vaksin sejak awal, concernnya safety dan ada narasi vaksin digunakan pada November. Logikanya bagaimana vaksin November dipakai jika kajian di FK Unpad belum selesai. Dalam pandangan saya wajar ada masyarakat mempertanyakan," imbuhnya.
Berkaca pada hal tersebut, Saifuddin menyebut jika pemerintah harus melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait safety dan efikasi terutama dari hasil uji klinik fase 3.
Data-data dari kajian pada fase final disebut Saifuddin perlu dipublikasikan.
Saifuddin menambahkan jika nantinya saat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi kemungkinan sudah memiliki data hasil uji fase 3.
Maka meski data tersebut belum dapat langsung dipublikasikan, Saifuddin berharap BPOM dapat mengkomunikasikan ke masyarakat apa saja yang didapatkan dari hasil inspeksi atau review pada uji klinik fase 3 tersebut.
"Saya sampai hari ini masih percaya dengan integritas dari teman-teman Badan POM, bahwasanya ya meskipun nanti kita akan make skema EUA misalnya, tapi saya yakin bahwasanya integritas dari teman-teman BPOM mereka akan menjalankan tugas untuk vaksin ini sampai beredar di masyarakat dengan baik dengan tetap memperhatikan safety efikasi," ujarnya.
Dengan dipublikasikannya data yang didapat pada fase 3, maka para dokter, pakar, akademisi disebut Saifuddin akan lebih mudah menjelaskan ke masyarakat terkait vaksin yang nantinya akan dipakai.
"Kalau saya ditanya, saya belum bisa menjawab mengapa? karena datanya juga belum ada yang di publik," ungkapnya.
Sebelumnya pada 15 Oktober lalu, Direktur Registrasi Obat BPOM, Lucia Rizka Andalusia mengatakan, BPOM melakukan inspeksi dilakukan guna memastikan mutu vaksin mulai pengamatan terhadap kepatuhan industri dan memproduksi vaksin sesuai dengan persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).
Inspeksi tersebut merupakan bentuk BPOM dalam pengawalan terhadap khasiat, keamanan dan mutu vaksin Covid-19, yang nantinya akan digunakan di Indonesia.
Tim Inspektur Badan POM bersama tim Kementerian Kesehatan, LPPOM MUI dan Bio Farma melakukan inspeksi ketiga sarana produksi yang ada di Tiongkok yaitu Sinovac, SinoPharm, dan Cansino.(*)
Artikel ini telah tayang di Kontan.id dengan judul "Pakar virologi minta pemerintah tak tergesa-gesa lakukan vaksinasi corona, kenapa?"