Jaringan Internet Rakyat Myanmar Dikontrol Tentara, Panglima Militer Min Aung Hlaing Laksanakan Kudeta Sampai Satu Negara dalam Ketegangan, Para Pemimpin NDL Langsung Diciduk

Senin, 01 Februari 2021 | 14:42
Reuters

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar membuat negara tersebut kini dipenuhi tentara di setiap sudut jalan

Gridhot.ID - Kota Myanmar kini sedang dalam kondisi yang sangat tegang.

Hal ini dimulai sejak Aung San Suu Kyi pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang memerintah Myanmar ditangkap militer.

Dikutip Gridhot dari Reuters, akibat kejadian tersebut kini Myanmar dalam kondisi darurat militer nasional selama satu tahun.

Baca Juga: Dulu Biasa Kantongi Rp 60 Juta Perhari, Ningsih Tinampi Kini Tinggalkan Rumahnya dan Ngacir ke Turki Semenjak Pamornya Meredup, Karyawannya Sampai Harus Cari Duit Sendiri Demi Sesuap Nasi

Militer Myanmar diketahui mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2/2021).

Dilaporkan kudeta militer in dipimpin langsung oleh Panglima Militer Min Aung Hlaing.

Min Aung dalam siaran di salah satu televisi militer menyatakan kalau pihaknya memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Baca Juga: Jarang Terekspos Meski Saudarinya Jadi Istri Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia, Kakak Liliana Tanoesoedibjo Nyatanya Punya Paras Menawan yang Sangat Awet Muda, Senyumnya Buktikan Kecantikan Terwaris di Keluarga

Dikutip Gridhot dari Kontan, jaringan internet hingga telepon Myanmar bahkan kini dikontrol oleh militernya.

Warga banyak yang mengeluhkan terkait adanya koneksi internet yang turun secara drastis.

Pihak militer dilaporkan telah menangkap para peimpin NLD termasuk presiden Myanmar.

Baca Juga: Dulu Dinikahi Anak Menteri Era Soeharto dengan Mas Kawin Rp 1 Juta Rupiah, Nabila Syakieb Kini Tampil di Acara Lamaran Sang Adik dengan Sepatu Seharga Rp 25 Juta, Motif Emasnya Jadi Sorotan

Dikutip Gridhot dari BBC, hal ini terjadi akibat pihak militer menduga adanya kecurangan dalam pemilu.

NLD memenangkan 83% kursi yang tersedia dalam pemilihan 8 November dalam apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai referendum terhadap pemerintahan sipil Suu Kyi.

Ini merupakan periode kedua di mana militer tak lagi berkuasa di Myanmar sejak 2011.

(*)

Tag

Editor : Angriawan Cahyo Pawenang

Sumber Reuters, BBC, kontan