Gridhot.ID -Perkembangan soal Vaksin Nusantara yang bakal dijadikan onat penangkal corona justru menuai polemik.
Sebelumnya dikabarkan Gridhot.ID dari Kompas.com, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, vaksin Nusantara dikembangkan di Amerika Serikat.
Namun, uji coba atas vaksin ini dilakukan di Indonesia.
"Vaksin Nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diujicobakan di Indonesia," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual yang disiarkan YouTube Sekretariat Negara, Kamis (15/4/2021).
Setelah dilakukan uji coba, dilaporkan BPOM jika 71,4 Persen Relawan yang mendapat vaksin nusantara mengalami kejadian tak diinginkan.
Tentu saja ini membuat vaksin nusantara semakin diragukan oleh beberapa kalangan masyarakat.
Agar tidak memunculkan kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan dan bisa meresahkan masyarakat, Kepala Staf TNI AD KSAD Jenderal Andika Perkasa dinilai perlu bersikap mengenai proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Dikutip Gridhot dari Surya.co.id, hal itu diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Warta Kota, Kamis (15/4/2020).
"IPW menilai sikap tegas KSAD diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat atas polemik Vaksin Nusantara tersebut," ujarnya.
"Dengan adanya sikap tegas Kasad, maka nasib Vaksin Nusantara akan makin jelas dan publik tidak ragu ragu lagi, meski ada pihak pihak yang meragukannya," imbuh Neta.
Sikap tegas KSAD ini kata Neta, diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke Kasad dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad.
"Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR datang ke RSPAD, yang katanya untuk diberi vaksin temuan mantan Menteri Kesehatan Dr Terawan tersebut. Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya," kata Neta.
Tak pelak kegaduhan pun muncul. Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, tambah Neta DPR juga perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara.
"DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD," ujar Neta.
Sikap terbuka kata Neta perlu juga disampaikan KSAD mengingat RSPAD Gatot Subroto, dibawah kendali KSAD dan adanya surat dari Kepala RSPAD.
"Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke KSAD itu berisikan empat poin," kata Neta.
Yakni;
1. Sehubungan dengan info info di medsos berkaitan dengan pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan bbrp hal sbb:
a. Penelitian Fase kedua tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dlm proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.
b. Mempedomani juk Bapak KSAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sdh menekankan kepada tim peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi dan eksklusi, penelitian demi validitas penelitian.
2. Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bhw vaksin tersebut bagus (padahal masih dalam proses penelitian).
3. Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara.
Proses dari pengambilan sampel sampai pemberian sel dendritik rata-rata 7-8 hari.
Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.
4. Mohon menjadi maklum dan mohon petunjuk.
"Dengan adanya surat Kepala RSPAD dan datangnya sejumlah tokoh ke RSPAD, serta munculnya polemik, KSAD perlu bersikap. Agar tidak muncul keresahan di masyarakat dan keyakinan publik pada Vaksin Nusantara temuan dokter perwira TNI AD itu makin solid," kata Neta.
(*)