GridHot.ID - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto menginisiasi rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp 1.700 triliun.
Namun demikian, pengadaan alutsista tersebut dinilai sangat berlebihan.
Apalagi, pengadaan alutsista itu dilakukan melalui skema pinjaman dana luar negeri yang dikhawatirkan akan membebani keuangan negara di masa depan.
Melansir Kontan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, menentang rencana Kemenhan berutang Rp 1.700 triliun untuk pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).
"Saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid 19. Upaya penanganan menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi kita kembali pulih," ujar Farah dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Minggu (6/6/2021).
"Upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgen dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer," sambungnya.
Anggota DPR termuda periode 2019-2024 ini menilai, pembelian alat peralatan pertahanan keamanan (Alpahankam) atau Alutsista dengan anggaran sebesar itu tergesa-gesa dan belum terencana secara matang.
Sebab, dalam pertahanan nasional perlu membaca visi menjadi strategi lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat roadmap yang sesuai dengan Nawacita.