Gridhot.ID- Kasus pandemi covid-19 di Indonesia kini semakin berpengaruh ke berbagai bidang.
Salah satu yang nampak signifikan efeknya adalah dari segi keuangan negara.
Hal ini mapak pada kondisi utang Indonesia membengkak selama pandemi berlangsung di Tanah Air.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memaparkan bahwa utang Indonesia meningkat hingga menyentuh angka Rp 6,5 triliun.
Merujuk artikel terbitan Kompas.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah pada akhir Juli 2021 mencapai Rp 5.570,17 Triliun.
Rasio utang tersebut sebesar 40,51 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Posisi utang pada Juli itu meningkat sekitar Rp 15,16 triliun dibandingkan dengan posisi akhir Juni sebesar Rp 6.554,56 triliun.
Melihat tingginya angka utang ini, Sri Mulyani terus memutar otak untuk mencari cara melunasinya.
“Utang harus dikelola, kalau kemarin utang jadi naik ya kita sekarang harus kelola mencari sumber pembiayaan paling kompetitif,” kata Sri Mulyani ketika menyampaikan kuliah umum secara virtual, Jumat (3/9/2021).
Bendahara negara ini pun menyebutkan salah satu cara yang paling kompetititf untuk melunasi utang ini adalah melalui pasar surat berharga.
Pemerintah bahkan meminta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk membeli SUN dengan skema bagi-bagi beban (burden sharing).
"Kita dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I, II, III, melakukan burden sharing secara baik. Ini semua dilakukan manajemen utang yang bertanggung jawab. Tidak kemudian satu resep satu direction selesai,” ucap Sri Mulyani.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyoroti pajak-pajak yang belum dikumpulkan pemerintah.
Ia sempat menyebutkan penerimaan pajak merosot sebesar -14,7 persen pada tahun 2020.
Sri Mulyani yakin, pembayaran pajak-pajak yang dikumpulkan pemerintah mampu membantu pembayaran utang tersebut.
"Meskipun pada saat kita menghadapi pandemi dan penerimaan negara kita merosot, oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang, namun kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan," kata Sri Mulyani yang dikutip dari Kompas.com.
Untuk membayar utang ini, rakyat pun diikut sertakan.
Dari total utang pemerintah sebesar Rp 6.418,15 triliun tersebut, sebagian besar berasal dari utang lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 5.580,02 triliun.
Dilansir dari Kompas.com, ssanya di luar SBN, utang pemerintah berasal dari sumber pinjaman yakni sebesar Rp 838,13 triliun.
Terdiri dari pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri yang meliputi pinjaman bilateral, pinjaman multilateral, commercial banks, dan suppliers.
Sementara itu jika diasumsikan dengan total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, maka setiap satu penduduk atau per kepala Warga Negara Indonesia (WNI) menanggung utang sebesar Rp 23,75 juta.
Angka tersebut didapat dengan membangi jumlah utang pemerintah Rp 6.418 triliun dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2020 dari BPS dengan populasi sebanyak 270,2 juta penduduk.(*)