GridHot.ID - Konflik di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menarik perhatian khusus Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Melansir Tribun-timur.com, seusai acara pelantikan dirinya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021), Jenderal Andika Perkasa mengatakan, dalam upaya penanganan konflik di Papua, TNI akan berpedoman pada Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD itu tak ingin dalam penyelesaian permasalahan di Papua dilakukan dengan cara mengambil kewenangan orang.
Untuk itu, ia pun akan mengevaluasi penanganan masalah di Papua.
"Jadi saya akan lakukan evaluasi, lakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas, bukan hanya di Papua, tapi juga di seluruh wilayah NKRI," katamantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat ( Pangkostrad ) tersebut.
Dilansir dari Tribunpalu.com, Jenderal Andika Perkasa akan langsung turun tangan menyelesaikan konflik di Papua setelah nantinya dilantik sebagai Panglima TNI.
Nantinya, Jenderal Andika Perkasa bakal berkoordinasi dengan Polri.
Terkait langkah seperti apa yang diambil untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Hal ini disampaikan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto.
Benny mengatakan penindakan KKB di Papua oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menunggu koordinasi dengan Panglima TNI.
"Setelah dilantik nanti, Panglima TNI tentunya melakukan koordinasi dengan Polri dan pemerintah provinsi untuk mewujudkan apa yang sudah dipaparkan saat "fit and proper test" di DPR.
Kita tunggu implementasi program tersebut," ujar Benny, dikutip Tribun-Papua.com dari laman Kompas, Selasa (9/11/2021).
Benny menyebutkan, semua pihak termasuk dirinya mendengarkan paparan calon Panglima TNI dalam "fit and proper test" di Komisi I DPR RI.
Salah satunya program memenangkan pertempuran tanpa peperangan.
Hal ini yang dimaksudkan Benny dalam menyelesaikan masalah KKB Papua menunggu koordinasi Panglima TNI terpilih.
"Mengenai masalah Papua, kita semua mendengar paparan calon Panglima TNI, salah satunya adalah program memenangkan pertempuran tanpa peperangan," kata Benny yang juga mantan penyidik Densus 88.
Tumpas KKB dengan Drone
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Laksono menyarankan kepada Jenderal Andika Perkasa menumpas KKB Papua menggunakan teknologi canggih, salah satunya drone.
Dave menjelaskan, Jenderal Andika Perkasa telah banyak membahas isu Papua saat fit and propertest pada Sabtu (6/11/2021).
Di antara startegi Andika Perkasa untuk menangani KKB Papua dengan menambah personel, Dave menambahkan, perlunya tehnologi canggih digunakan untuk mengatasi gangguan di Papua.
Dave menyampaikan sarannya itu dalam diskusi 4 Pilar MPR RI yang bertajuk “Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Seperti diketahui, Senin (8/11/2021), DPR baru saja mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
“Walaupun banyak yang mempertanyakan karena masa dinasnya tinggal 13 bulan lagi, akan tetapi bukan berarti Jenderal Andika Perkasa tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Dave.
“Sekarang itu kita lebih harusnya lebih konsen, terhadap hal-hal apa saja yang menjadi tantangan beliau kedepan, isu-isu hankam yang paling berat saat ini ya untuk internal adalah masalah Papua tentunya,” ujarnya.
Menurut Dave, dalam uji kelayakan kemarin, Andika banyak memaparkan tentang isu Papua, bahkan bahasan itu dibahas selama lebih dari setengah jam, atau melebihi waktu yang diberikan.
Menurut pemaparan Andika, Indonesia harus tetap bersiap mengenai eekalasi di Papua, sehingga pendekatan militer diperlukan karena tingginya ancaman dan potensi serangan.
“Berarti masih ada yang mensuplai senjata, peluru dan juga termasuk supply dana dan juga mereka yang mensuplai itu semua juga berasal dari dalam juga. Jadi, ada juga yang tingginya kasus korupsi digunakan juga untuk membiayai pertempuran di Papua dan itu membuat permasalahan ini berlarut-larut tak ada hentinya,” kata Dave.
Oleh karena itu, kata politikus Partai Golkar ini, yang menjadi satu di antara kebijakan Andika adalah melakukan penempatan prajurit untuk pengisian pos militer seperti Koramil, Kodam, Kodim, Korem dan juga menyiapkan satgas di sana.
Hal itu tetap harus dilakukan, karena masih ada kekurangan, belum lagi pangkalan pangkalan Angkatan Laut (AL) dan juga pangkalan Udara (AU) yang masih banyak kekosongan.
“Jadi penambahan prajurit di sana bukan berarti otomatis itu hanya penebalan pasukan untuk memerangi rakyat, tetapi memang kebutuhan itu masih banyak, masih kosong,” ujarnya.
Dave menambahkan, semestinya bukan hanya penempatan personel, tapi juga harus memanfaatkan teknologi yang sekarang dimiliki di Papua.
Misalnya dengan memanfaatkan drone yang teknologinya pada hari ini kian canggih. Banyak juga drone hasil karya anak bangsa dengan berbagai kemampuan, termasuk senjata.
“Nah, itulah yang kita harus kembangkan sehingga untuk mengatasi kekosongan peralatan tempur kita, kita harus meningkatkan kemampuan kita kemampuan SDM kita, harus kita harus berani investasi juga di riset and development, sehingga kemampuan TNI itu ya udah bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada,” pungkasnya. (*)