GridHot.ID - Ada yang tahu dengan Menara Saidah?
Dikutip dari TribunJatim, belakangan Menara Saidah ramai dipebincangkan setelah ada warganet yang mengaku mendapat undangan interview kerja di sana.
Padahal gedung yang berada di Jakarta itu sudah lama kosong.
Bahkan gedung tinggi ini lekat dengan cerita mistis di kalangan masyarakat.
Lalu banyak pertanyaan muncul tentang Menara Saidah, Jakarta.
Fakta sosok pemilik Menara Saidah pun jadi bahasan.
Bahkan nama Artis Senior Inneke Koesherawati sempat menjadi sorotan lantaran disebut sebagai pemilik Menara Saidah.
Lantas, benarkah itu? Simak ulasannya dilansir dari Kompas.com, Selasa (25/1/2022).
Sejarah Menara Saidah
Padahal diketahui gedung tua tersebut telah lama kosong dan tak berpenghuni sejak 2007.
Gedung tersebut mulai dibangun sejak 1995 oleh kontraktor PT Hutama Karya dan selesai pada 1998.
Awalnya, bangunan perkantoran ini bernama Gracindo dan disebut-sebut menelan biaya pembangunan hingga Rp 50 miliar.
Dikutip dari arsip PT Hutama-Karya, arsitektur gedung tersebut bergaya Romawi berlantai 30 dan menjulang di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Gedung yang dipenuhi ornamen baik tampak luar maupun tampak dalamnya, memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaannya.
Patung-patung gaya Romawi yang ada di dalam luar gedung disebutkan diimpor langsung dari Italia.
Pemilik pertama Mustika Ratu
Dikutip dari Bangka Pos, pemilik pertama gedung tersebut adalah PT Mustika Ratu atas nama Mooryati Sudibyo.
Kemudian gedung tersebut dilelang pada 1995 dan dimenangkan oleh Keluarga Saidah dengan pemilik diserahkan kepada Fajri Setiawan, anak kelima Nyonya Saidah.
Gedung tersebut lalu direnovasi dan namanya diubah menjadi Menara Saidah.
Nama Saidah diambil dari nama pemiliknya, Saidah Abu Bakar Ibrahim.
Saidah Abu Bakar Ibrahim sendiri merupakan mertua dari pemain film dan sinetron Inneke Koesherawati.
Setelah berpindah dari Mustika Ratu ke Keluarga Saidah jumlah lantainya pun bertambah dari awalnya hanya 15 menjadi hampir dua kali lipat yaitu 28 lantai.
Inneke Koesherawati
Pernah jadi kantor PPU hingga Kementerian
Dari arsip Harian Kompas, 2 September 1999 mencatat, bangunan tersebut pernah menjadi kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Umum (PPU) 1999.
Tak hanya itu, gedung yang terletak di Jalan Letjen MT Haryono itu juga pernah menjadi kantor Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
Saat ini, kementerian tersebut bernama Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi.
Baca Juga: Ngeri! Banyak Driver Ojol Dapat Orderan Fiktif dari Menara Saidah, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Ditutup 2007
Dikutip dari TribunnewsBogor, bangunan megah tersebut resmi ditutup untuk umum pada 2007 karena diduga bangunannya miring beberapa derajat.
Kondisi tersebut dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung.
Konstruksinya dianggap bermasalah sejak awal, namun dari pihak pemilik maupun Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan.
Pihak pengelola Menara Saidah, PT Gamlindo Nusa membantah bahwa gedung itu miring.
Menurut mereka, gedung itu sengaja dikosongkan sampai masa sewa penyewa habis dan skema penyewaan pada calon penyewa berikutnya adalah satu gedung secara keseluruhan.
Menurut pengakuan warga setempat, sempat ada kegiatan renovasi pada pertengahan 2015, tetapi renovasi terhenti setelah berjalan dua bulan, dikutip dari Harian Kompas, 3 Agustus 2016.
Sempat akan diambil alih Pemprov DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sempat berencana untuk mengambil alih pemanfaatan Menara Saidah pada 2016.
Baca Juga: Ngeri! Banyak Driver Ojol Dapat Orderan Fiktif dari Menara Saidah, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Namun rencana tersebut urung terlaksana.
Hingga kini Menara Saidah masih tak difungsikan dan terlihat mangkrak bahkan sejumlah warganet menyebut gedung tersebut angker.
Bangunan itu juga dikelilingi pagar seng dan dijaga oleh beberapa orang.
Sebelumnya, karena lokasinya yang strategis sempat banyak penawaran masuk, termasuk dari Universitas Satyagama pada 2011.
Namun proses pindah kepemilikan tidak terjadi karena pemilik awal tidak bersedia menunjukkan gambar struktur gedung.
(*)