Gridhot.ID - Kelompok Kriminal Bersenjata Papua memang sudah sejak lama menimbulkan keresahan.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, beberapa kali aksi keji KKB Papua memakan korban rakyat sipil hingga para petugas.
Kini sepertinya Polda sudah tak mau lagi terus-terusan pakai cara lama.
Kini Perburuan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kini telah memasuki babak baru.
Dikutip Gridhot dari Surya, Polda Papua kini menggelar dua jenis operasi yakni Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) dan Operasi Damai Cartenz.
Dua operasi ini juga menggunakan strategi beda dari operasi sebelumnya untuk menangani KKB Papua.
Dua operasi yang digunakan Polda Papua untuk menangani masalah KKBPapua ini menggunakan pola yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan.
Dalam pelaksanaannya, Operasi Rasaka akan dilakukan di 23 Polres yang mencakup 24 kabupaten/kota.
Sedangkan Operasi Damai Cartenz akan dilakukan di lima kabupaten yang masuk dalam zona merah, yaitu Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga, Puncak dan Intan Jaya.
Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakiri dalam acara "Diskursus Pemolisian Polda Papua" di Jayapura, Selasa (15/5/2022) menyampaikan, cara lama untuk mengatasi KKB Papua akan diubah karena terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada.
Pemerintah daerah, khususnya para bupati, diminta untuktampil di depan agar masyarakat tidak merasa canggung terlibat dalam kegiatan kepolisian.
"Sudah bukan eranya kami polisi yang di depan. Sudah bukan era polisi sebagai pemain pengganti tapi kami mau mereka bekerja, kita di belakang," ujarnya, melansir dari Tribun Papua dalam artikel 'Pola Penanganan KKB Papua Diubah ke Pendekatan Kesejahteraan, Begini Kata Kapolda dan Bupati'.
Tidak hanya para bupati, seluruh unsur kemasyarakatan, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akan dilibatkan dalam dua operasi tersebut.
Mengenai anggaran, Fakiri memastikan pendanaan kedua operasi murni menggunakan DPA Polda Papua yang didukung Mabes Polri.
"Saya juga berharap dengan kegiatan ini biarlah Pemda itu di depan dan kami semua percaya pemda mampu untuk mengajak semua masyarakat menuju kesejahteraan," kata Fakiri.
Komitmen turunkan angka kekerasan Fakiri menegaskan melalui Operasi Rasaka dan Operasi Damai Cartenz, Polri berkomitmen untuk menurunkan angka kekerasan.
Menurut dia, bila kekerasan dilawan kekerasan, maka masalah tidak akan pernah benar-benar tuntas sehingga pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan diyakini bisa mengatasi hal tersebut.
"Kami akan berusaha mengurangi kekerasan kita bersama-sama Pemda akan mendorong bagaimana memewujudnyatakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat yang tumbuh dari pada para pimpinan di daerah," kata dia.
Menyikapi kebijakan Polda Papua yang akan mengubah pola penanganan KKB, beberapa bupati memberi sambutan baik.
Bupati Puncak Willem Wandik memandang kebijakan itu sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi masalah keamanan di pegunungan tengah Papua.
"Ini saya melihat kebijakannya tepat sehingga saat terjadi penembakan, Kapolres Dandim yang ada di sana mereka memegang teguh perintah negara dalam arti pendekatan damai itu," kata dia.
Diakui Wandik, bila stigma kekerasan masih menempel di sebagian masyarakat pegunungan ketika mereka berhadapan dengan aparat keamanan.
Karenanya Operasi Damai Cartenz yang akan dilakukan di Puncak diyakini mampu memotong jarak antara aparat keamanan dengan masyarakat.
"Kehadiran TNI dan Polri bukan menjadi musuh tetapi menjadi bagian untuk menciptakan keamanan di suatu daerah," ucapnya.
Selain itu Wandik juga mengakui bila masalah keamanan menjadi kendala utama dalam proses pembangunan di wilayahnya.
Dengan pola Operasi Damai Cartenz, ia berharap seluruh aktivitas pembangunan bisa dilakukan.
"Sehingga aktivitas warga maupun pendidikan berjalan baik dan pembangunan infrastruktur," kata Wandik.
Baca Juga: PPKM Level 3 Sudah Diterapkan di Wilayah Jawa dan Bali Mulai 15 Februari, Berikut Daftar Lengkapnya
Senada dengan Wandik, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni juga menyambut baik upaya kepolisian dalam menangani KKB dengan melakukan pendekatan kesejahteraan dan kebudayaan.
Pola tersebut dianggap tepat karena dari sisi budaya sudah ada aturan adat mengenai penyelesaian masalah tanpa kekerasan.
"Apresiasi luar biasa karena ini akan bermanfaat untuk menangani masalah di Papua terutama daerah konflik," cetusnya.
Keinginan Kapolda Papua agar para bupati bisa berada di garda terdepan pun ia sanggupi.
Menurut dia, selama ini Pemkab Intan Jaya bersama Polres Yalimo telah bekerja sama dengan baik untuk mengatasi masalah KKB Papua.
"Pada prinsipnya pemda sudah mulai bersinergi dalam menangani konflik bersenjata.
Arahan seperti yang disampaikan Kapolda saya yakin dan optimis kita saling mendukung dalam pelaksanaan terutama penangan konflik di wilayah Intan Jaya," tutur Natalis.
(*)