Gridhot.ID - Pemerintah kini sedang berupaya mengatasi permasalahan tenaga honorer di instansinya.
Dikutip Gridhot dari Tribunnews, dikabarkan pemerintah menargetkan tahun 2023 mendatang tak akan lagi ada tenaga honorer di pemerintahan.
Namun sayangnya rencana tersebut masih diselimuti berbagai kendala.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Alex Denni mengungkapkan, banyak instansi di pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah kota (pemkot) yang masih nekat merekrut tenaga honorer, salah satunya guru honorer.
Hal inilah yang membuat formasi kebutuhan pemerintah akan tenaga guru tak sesuai harapan pada 2021.
Padahal, pemerintah telah membuka rekrutmen melalui jalur seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terjamin statusnya.
"Walaupun sudah dilarang sejak 2005, masih saja pemda atau pemkot-pemkot nakal merekrut tenaga honorer karena kebutuhannya ada di sana," ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR, Selasa (29/3/2022).
"Kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan di lapangan bahwa ada guru-guru honorer kita telah mengabdi sekian lama, dan tentu ini perlu kita carikan solusinya.
Mengingat mandat PP 49 itu 2023 tidak ada lagi tenaga honorer," sambung Alex.
Pada tahun lalu, lanjut Alex, jumlah kebutuhan tenaga guru maupun non-guru untuk jalur PPPK sebanyak 1.275.387.
Namun, kata dia, hanya sedikit yang lolos seleksi.
"Dari kebutuhan secara nasional memang formasi yang dibutuhkan di tahun 2021 sangat jauh dari harapan. Karena itu, tugas kami mempelajari isu-isu apa yang barang kali perlu kita perbaiki dalam proses rekrutmen di 2022," ucapnya.
Pemerintah, kata Alex, sudah memberikan kesempatan kepada para tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS.
Namun, banyak yang tidak berhasil lolos seleksi.
Padahal, kata dia, pemerintah juga sudah menurunkan batas nilai minimal atau passing grade seleksi CPNS bagi para tenana honorer.
Hal tersebut dinilai bukan tanpa risiko.
"Kemudian kita turunkan nilai passing grade-nya. Passing grade-nya itu sangat rendah sekali akibatnya adalah akan mendapatkan tenaga guru yang kualitasnya makin lama makin rendah hanya untuk mengakomodir bagaimana caranya tenaga honorer bisa lulus," ungkap Alex.
Selain persoalan itu, pemerintah juga menilai adanya tantangan lain yaitu minimnya keikutsertaan masyarakat dalam seleksi CPNS yang berada di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Baca Juga: Mediterranian hingga Veganisme, Ini Pola Makan Sehat yang Jadi Tren pada 2022
Padahal, kata dia, jumlah formasi CPNS yang dibuka di daerah 3T mencapai lebih dari 117.000 formasi. Namun, tidak ada pelamarnya.
Pada tahun ini, pemerintah tidak membuka formasi CPNS.
Sebagai gantinya, pemerintah hanya akan merekrut PPPK.
"Untuk Seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini," kata Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Tjahjo mengatakan bahwa keputusan rekrutmen PPPK pada tahun ini telah tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022.
Adapun Seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.
(*)