Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID -Ukraina menuduh Rusia telah mengorganisir adopsi massal ilegal anak-anak dari negaranya.
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan TribunWow, 24 Agustus 2022, Ukraina mengklaim hal ini dilakukan setelah memindahkan warga tersebut dari wilayah pendudukan ke Rusia secara paksa.
Seperti dilaporkan Al Jazeera, Selasa (23/8/2022), Sejak awal perang, Kyiv telah menuduh Moskow menculik warga Ukraina.
Mereka mengatakan masyarakat dari wilayah pendudukan telah dipaksa untuk pergi ke Rusia daripada wilayah lain di Ukraina.
Di antaranya adalah sejumlah warga dan anak-anak di kota pelabuhan Mariupol yang luluh lantak diserang Rusia.
Sejumlah penduduk kota tersebut dilaporkan telah dievakuasi tentara Presiden Rusia Vladimir Putin dan dibawa ke negaranya.
"Federasi Rusia terus menculik anak-anak dari wilayah Ukraina dan mengatur adopsi ilegal mereka oleh warga Rusia," kata kementerian luar negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan Selasa.
"Lebih dari 1.000 anak-anak dari Mariupol dipindahkan secara ilegal ke orang luar di Tyumen, Irkutsk, Kemerovo, dan Altai Krai (di Siberia)," bunyi pernyataan itu, merujuk pada berbagai wilayah di Rusia.
Tidak ada komentar langsung dari Moskow.
Kyiv mengatakan telah mendasarkan temuannya pada informasi dari otoritas lokal di Krasnodar, sebuah kota Rusia selatan dekat Ukraina.
Menurut pernyataan itu, lebih dari 300 anak Ukraina ditahan di lembaga khusus" di wilayah Krasnodar.
Kementerian menuduh Rusia melakukan tindakan yang sangat melanggar Konvensi Jenewa 1949, yang menetapkan aturan untuk perawatan kemanusiaan di masa perang dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.
"Semua anak Ukraina, yang dipindahkan secara ilegal ke wilayah Rusia, (untuk-red) dikembalikan ke orang tua atau wali sah mereka," seru lembaga Ukraina.
Beberapa keluarga dari Mariupol mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa mereka terpaksa pergi ke Rusia untuk melarikan diri dari pertempuran.
Sebagai informasi, Mariupol merupakan kota pelabuhan strategis di Laut Azov yang dikepung pada hari-hari awal invasi.
Rusia sepenuhnya merebut kota itu setelah berminggu-minggu pengepungan dan penembakan hebat yang menewaskan sekitar 20.000 orang, menurut perkiraan Ukraina.
PBB Khawatir Terjadi Adopsi Paksa
Selama terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia, diketahui terdapat banyak anak warga Ukraina yang dipindahkan ke Rusia sejak terjadinya awal serangan pada Februari 2022 lalu.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) alias United Nations (UN) kini menyoroti isu kemungkinan terjadinya adopsi paksa yang dilakukan oleh warga Rusia terhadap anak-anak Ukraina.
Isu ini dibahas oleh Afshan Khan selaku Direktur Regional UN Children Fund untuk Eropa dan Asia Tengah.
Dikutip TribunWow.com dari Sky News, Afshan menegaskan para anak-anak Ukraina tersebut tidak bisa diasumsikan sebagai anak yatim piatu.
Afshan menjelaskan, kebijakan mengadopsi anak harus selalu didasari kepentingan sang anak.
"Terkait anak-anak yang telah dipindahkan ke Rusia, kami bekerja dengan ombudspersons dan jaringan untuk bagaimana kita dapat mendokumentasi kasus-kasus tersebut," ujar Afshan.
Afshan mengatakan, untuk saat ini tidak ada akses menuju anak-anak tersebut.
Sebelumnya diberitakan, menurut informasi dari pemerintah Ukraina sebanyak ratusan anak-anak di Ukraina telah tewas akibat konflik.
Dikutip TribunWow.com dari Aljazeera.com, informasi ini disampaikan oleh kantor Kejaksaan Ukraina.
Selain tewas terbunuh, ribuan anak-anak juga disebut telah diculik oleh pemerintah Rusia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina.
Menurut informasi Kemenlu Ukraina, sebanyak 2.389 anak-anak warga Donetsk dan Luhansk telah dibawa keluar secara ilegal dari wilayah Ukraina.
Ribuan anak-anak tersebut diketahui dibawa masuk ke wilayah Rusia.
Pemerintah Ukraina menyatakan Rusia telah melanggar hukum internasional.
"Kami meminta dunia internasional untuk merespons segera terhadap aksi ilegal pemindahan anak-anak, untuk menekan Rusia agar menghentikan perang melawan masyarakat Ukraina," jelas Kemenlu Ukraina.
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Kompas.com, 24 Agustus 2022, sementara itu,Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan serangan balas maksimal untuk setiap serangan di peringatan hari kemerdekaan Ukraina dari kekuasaan Soviet pada 1991, yang bertepatan dengan enam bulan invasi Rusia.
Zelensky juga mengatakan negaranya akan memulihkan kekuasaannya atas wilayah Crimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada 2014 sebagai pendahulu invasi tahun ini.
"Saya tahu bahwa Crimea bersama Ukraina dan menunggu kami kembali. Saya ingin semua orang tahu bahwa kami akan kembali. Ketika kami kembali dan memperbaiki semua yang dilakukan penjajah di semenanjung Ukraina kami," kata Zelensky dalam pidatonya di KTT Platform Crimea pada Rabu (23/8/2022) dilansir dari Al Jazeera.
Lebih lanjut, kata dia, seluruh dunia perlu menang dalam perang melawan agresi Rusia untuk mengatasi teror dan mengembalikan prediktabilitas dan keamanan ke wilayah kami di Eropa.
"Oleh karena itu, perlu untuk membebaskan Crimea dari pendudukan; di mana agresi dimulai, di sana ia akan berakhir."
Sejak akhir pekan, dia sudah memperingatkan bahwa Moskwa mungkin mencoba "sesuatu yang sangat buruk" menjelang Hari Kemerdekaan pada Rabu (23/8/2022).
“Mereka akan menerima tanggapan, tanggapan yang kuat,” kata pria yang telah memimpin perlawanan negaranya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, sebagaimana dilansir Al Jazeera.
"Saya ingin mengatakan bahwa setiap hari ... respons ini akan tumbuh, itu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat."
Dalam pidato video malam pada Selasa (22/8/2022), dia berkata: “Besok adalah hari penting bagi kita semua – sayangnya, juga penting bagi musuh kita. Kita harus sadar bahwa provokasi Rusia menjijikkan dan serangan brutal mungkin terjadi besok.”
Kegelisahan berkembang di antara sekutu Barat Ukraina, bahwa serangan dapat direncanakan oleh Moskwa terhadap target pemerintah dan sipil selama hari libur nasional.
Amerika Serikat (AS) memperkuat kekhawatiran itu ketika kedutaan besarnya di Kyiv mengeluarkan peringatan keamanan pada Selasa (22/8/2022).
"Departemen Luar Negeri memiliki informasi bahwa Rusia sedang meningkatkan upaya untuk melancarkan serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas pemerintah Ukraina dalam beberapa hari mendatang," kata Kedutaan Besar AS di Kyiv dalam sebuah pernyataan.
Warga AS harus meninggalkan Ukraina "sekarang", dengan opsi transportasi darat yang tersedia secara pribadi jika aman untuk melakukannya dan jika memungkinkan, kata kedutaan.
Spekulasi bahwa Rusia merencanakan serangan bertepatan dengan hari libur, menyusul larangan perayaan Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Kyiv, yang dikeluarkan oleh pemerintah Ukraina.
Kyiv kini jauh dari garis depan pertempuran dan jarang terkena rudal Rusia sejak menangkis serangan darat Rusia pada Maret.
(*)