GridHot.ID - Isu ketidakharmonisan hubungan antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ramai menjadi perbincangan.
Isu ketidakharmonisan tersebut diangkat dalam rapat Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan TNI di Kompleks Parlemen, Senin (5/9/2022).
Dilansir dari Kompas.com, saat itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon menyinggung hubungan tidak harmonis antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
"Ini semua menjadi rahasia umum, Pak," ujar Effendi.
"Rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD (Jenderal Dudung). Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," lanjutanya.
Sedianya, Dudung hadir dalam rapat dengan Komisi I DPR hari Senin kemarin. Akan tetapi, dia malah diwakili oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.
Effendi pun mengaku heran dengan sikap kedua pimpinan TNI itu. Mengapa keduanya saling mempertahankan ego masing-masing.
Menurut Effendi, tindakan Andika dan Dudung merusak tatanan hubungan di TNI.
"Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI," ucap dia.
Lebih lanjut, Effendi mengaku dekat dengan Andika dan Dudung.
Effendi juga menyatakan dukungannya pada Andika sebagai Panglima TNI.
Hanya saja, kata Effendi, Komisi I DPR kecewa terhap ketidakharmonisan di internal TNI ini.
Ia pun meminta isu tersebut ditanggapi secara serius dan tidak dianggap sederhana.
Effendi meminta digelar rapat khusus untuk membahas isu aktual di internal TNI.
"Saya punya catatan, ini tidak elok kalau saya sampaikan. Banyak sekali catatannya," kata Effendi.
Dilansir dari Tribunnews.com, Effendi rupanya juga sempat menyebut isu anak Dudung gagal masuk akmil.
"Kami ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung ada apa terjadi disharmoni begini?" kata Effendi saat rapat Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022) dikutip dari TV Parlemen.
"Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk?" lanjutnya.
Selain Effendi, anggota Komisi I dari DPR Fraksi Gerinda Yan Permenas juga mengkritik Dudung yang sering tidak hadir dalam rapat.
"Khusus untuk KSAD saya pikir sudah berapa kali tidak hadir untuk mengikuti rapat komisi. Dan kali ini kita rapat membahas RKA, jadi harus dibedakan mana rapat yang menjadi prioritas dengan rutinitas yang penting di Mabes AD," tuturnya.
Interupsi pun juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal.
Sama seperti Effendi, Helmy menyebut ketidakhadiran Jenderal Dudung untuk menghindari bertemu dengan Jenderal Andika.
"Kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD. Saya kira ini harus kita clear-kan, mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita," pungkasnya.
Masih melansir Tribunnews.com, Andika Perkasa mengomentari isu tidak masuknya anak Dudung ke Akademi Militer (Akmil).
Andika Perkasa menyanggah hal tersebut.
Dia mengatakan anak Dudung telah gabung masuk Akmil.
"Sekarang sudah masuk, jadi bagian dari mereka yang diterima," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan dikutip dari YouTube Kompas TV.
Selanjutnya, Jenderal Andika Perkasa pun menegaskan anak Jenderal Dudung telah masuk Akmil dan tidak menjadi masalah berarti antara dirinya dan Jenderal Dudung.
Lebih lanjut, Jenderal Andika mengungkapkan dirinya selama ini hanya menjalankan tugas sesuai peraturan.
Hanya saja, dirinya memiliki keyakinan bahwa adanya peluang dari pihak-pihak lain akan tidak terima dengan sikap tersebut.
"Ya saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Mana kala hal itu diterima A,B,C ya itu terserah bagaimana menyikapi."
"Tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan," jelasnya.
Di sisi lain, Jenderal Andika pun menegaskan tidak ada keretakan hubungan dengan Jenderal Dudung.
"Ya dari saya tidak ada, karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku selama ini."
"Jadi tidak ada kemudian yang berbeda (relasinya)," tegasnya.
Lebih lanjut, Jenderal Andika menegaskan pihaknya dan Jenderal Dudung telah bersama-sama menjalankan tugas sebagai pemimpin tertinggi.
"(Isu keretakan) itu ditanyakan langsung ke dia. Menurut saya, kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai dengan peraturan perundangan jadi enggak ada yang berbeda, dan enggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi," katanya. (*)