Gridhot.ID - Nama Marullah Matali mencuat setelah dirinya menjadi salah satu sosok yang diusulkan DPRD DKI Jakarta sebagai calon Penjabat Gubernur DKI.
Marullah Matali berpeluang memimpin ibu kota usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022.
Adapun Marullah Matali saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.
Mengutip Kompas.com, pria yang lahir pada 27 November 1965 ini merupakan putra asli Betawi.
Marullah telah mendedikasikan hidupnya sebagai seorang birokrat di lingkungan Pemprov DKI sejak tahun 1996.
Ia mulanya menjabat sebagai staf Biro Bina Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta.
Lalu, kariernya perlahan naik hingga menjabat sebagai Kepala Sub Dinas Bina Mental Spiritual Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta.
Ayah 2 anak ini juga sempat menjabat sebagai Kepala Sekretariat Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Prov DKI Jakarta.
Karier Marullah makin moncer di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia dipercaya menjabat sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan juga Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.
Pada 2018, ia dilantik Anies sebagai Wali Kota Jakarta Selatan hingga akhirnya dipilih menjadi Sekda DKI pada 2021.
Sepanjang kariernya sebagai ASN DKI, Marullah juga pernah meraih penghargaan masa kerja 15 Tahun dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 dan Penghargaan Satyalancana Karya Satya KL. 1 dari Presiden RI pada tahun 2012.
Kini Marullah berpeluang untuk terpilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta usai masa jabatan Anies habis.
Namun ia harus bersaing dengan2 nama lain yang juga diusulkan DPRD DKI.
Keduanya yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.
Selain itu, ia juga masih harus mengalahkan tiga nama yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri.
Kemendagri nantinya akan menentukan 3 nama final yang akan diserahkan langsung kepada Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi lah yang akan memilih langsung siapa yang bakal menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali
Pj Gubernur akan menjabat sampai ada gubernur definitif yang terpilih dalam Pilkada 2024 mendatang.
Terlepas dari mekanisme pemilihan Pj Gubernur DKI, Marullah ternyata pernah melihat keajaiban saat memimpin rombongan jemaah haji pada tahun 1996.
Marullah saat itu menolong pria yang tersesat seharian berkat bantuan seseorang.
TribunJakarta.com sempat mewawancarai pengalaman tak terlupakan Marullah.
Namun, pengalaman membekas saat memimpin jemaah haji itu terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota Selatan.
Saat itu Marullah yang merupakan lulusan dari Universitas Islam Madinah masih berusia 36 tahun.
Ia membawa rombongan haji yang tengah berkumpul di Mina, sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 kilometer sebelah timur Kota Mekkah.
Marullah sempat kelimpungan setelah ada satu jemaah tiba-tiba menghilang dari rombongan.
"Hilang selama satu hari, dari Zuhur ketemu Zuhur lagi. Dicari enggak ketemu. Kita lagi mabit (bermalam, red) di Mina. Kita sudah putus asa," kata Marullah saat ditemui TribunJakarta.com di ruang kerjanya, Senin (8/7/2019).
Marullah menceritakan tiba-tiba didatangi pria paruh baya saat dirinya mencari peserta yang hilang itu.
Pria paruh baya itu bertanya keberadaan maktabnya (tempat pembagian kelompok haji) kepada Marullah.
"Pria paruh baya itu bukan rombongan kami, tapi saya beritahu bahwa maktabnya dekat saya, pria itu tetap kukuh minta diantarkan dengan bahasa Jawa," ujarnya.
Marullah yang agak jengkel dengan permintaan pria itu akhirnya mengantarkan ke maktabnya.
"Setelah diantarkan, ia mengucapkan terima kasih, kemudian saya balik melengos saja ke arah maktab saya. Tak disangka ketika balik salah satu peserta yang seharian hilang seketika muncul," katanya.
Selesai mengantarkan pria paruh baya itu, Marullah tak melihat lagi keberadaannya.
"Ketika saya balik badan, orang itu sudah tidak ada. Kalau ceritain pengalaman saya ini bulu kuduk saya suka berdiri."
"Saya berpikir apakah banyak malaikat di sini? Mau menunjukkan bahwa ada kuasa Allah di sini, tapi benarkah itu malaikat atau bukan saya enggak mengerti," katanya.
Marullah Matali Ditunjuk Jokowi Jabat Sekda DKI
Sekda DKI Marullah Matali usai pelantikan di Balai Kota Jakarta, Senin (18/1/2021)
Karier Marullah Matali sebagai birokrat terbilang moncer.
Ia ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI menggantikan Saefullah yang meninggal akibat Covid-19.
Mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu mengalahkan 2 pesaingnya, yaitu Penjabat (Pj) Sekda DKI Sri Haryati dan Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan penunjukan Marullah sebagai Sekda DKI sepenuhnya merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya pun tak bisa mengintervensi keputusan Jokowi.
"Kami akan menerima apa pun keputusan dari pemerintah pusat dan memastikan proses dan kinerja, program-program ke depan bersama gubernur dan sekda berjalan baik," kata pria yang akrab disapa Ariza itu, Senin (18/1/2021).
Ariza mengatakan, proses pemilihan Sekda DKI telah dilakukan secara terbuka dan profesional.
Adapun proses seleksi Sekda DKI ini telah dimulai sejak Oktober 2020 atau dua pekan setelah Saefullah meninggal.
"Proses pemilihan sejak awal dilakukan sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang ada. Dilakukan secara profesional, transparan, sampai tiga besar," ujarnya di Balai Kota.
Awalnya, proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan jumlah calon mencapai 10 orang.
Selain ketiga orang nama yang diajukan Anies ke Presiden Jokowi, beberapa pejabat yang ikut seleksi antara lain Yusmada Faizal (Asisten Pembangunan Setda DKI); Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans dan Energi).
Kemudian, Dhany Sukma (Kepala Dukcapil DKI); Faisal Syafruddin (Kepala BP BUMD DKI); Bayu Meghantara (Anggota TGUPP); Edi Sumantri (Kepala BPKD DKI); dan Arifin (Kepala Satpol PP).
"Tujuannya adalah agar semua mendapat kesempatan yang sama. Supaya semua bisa belajar dan tidak ada persaingan internal," kata dia.
"Semuanya berkompetisi dilakukan secara sehat dan pada akhirnya terpilih berdasarkan keputusan pemerintah pusat," tambahnya.
(*)