GridHot.ID - Kelompok "Kerajaan Sambo" dan "Konsorsium 303" yang memiliki keterkaitan dengan eks Kadiv Propam Polri sekaligus suami Putri Candrawathi, Irjen Ferdy Sambo, sempat menjadi perbincangan.
Melansir Kompas.com, Staf Ahli Kapolri Bidang Keamanan dan Politik, Muradi meyakini bahwa kelompok itu memang ada di Internal Polri.
Akan tetapi, menurutnya, keberadaaan kelompok itu masih perlu pembuktian lebih lanjut.
"Saya bilang dari awal itu perlu dibuktikan. Kalau saya memahami konteks itu ada. Jadi kalau kita cium baunya ada," ujar Muradi dalam program Back To BDM di Kompas.id, seperti yang dikutip pada Kamis (15/9/2022).
"Bentuknya seperti apa kita enggak bisa," lanjutnya.
Muradi meyakini, pimpinan di Polri sebenarnya mengetahui sepak terjang "Kerajaan Sambo" atau "Konsorsium 303".
"Artinya bahwa sebenarnya apakah mereka (pimpinan Polri) tahu? Pimpinan saya yakin mereka tahu. Hanya memang selama itu tidak digunakan untuk hal yang sifatnya berlebihan ya," ujar Guru Besar Ilmu Poltik dan Keamanan Universitas Padjajaran itu.
Muradi berpendapat, hal yang menjadikan Sambo dianggap perwira berpengaruh besar di Polri karena dia diduga mempunyai akses ekonomi.
Lebih jelasnya, Muradi mengatakan Sambo dianggap mampu mengelola sumber-sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk keperluan Polri.
Isu soal keberadaan kelompok "Konsorsium 303" atau "Kerajaan Sambo" muncul seiring dengan proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.
Bahkan beberapa diagram yang menggambarkan tentang hubungan sejumlah polisi yang diduga mengelola uang dari sumber ilegal beredar luas di masyarakat.