Gridhot.ID - KKB Papua memang sedang menjadi buronan aparat yang bertugas.
Tak jarang KKB Papua melakukan teror mengerikan ke aparat bahkan ke warga sipil.
Beberapa pemimpin KKB Papua sudah terdat adalah Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, Demianus Magai Yogi, dan Sabinus Walker.
Dikutip Gridhot dari Tribun Palu, pihak TNI Polri sudah beberapa kali menemukan lokasi persembunyian mereka.
Namun para kelompok separatis ini terus berpindah-pindah lokasi di tengah pedalaman hutan.
Pada bulan Agustus tahun 2022, TNI Polri bahkan sudah menemukan lokasi persembunyian anggota KKB Papua menggunakan drone.
Namun mereka semua langsung berpencar begitu mengetahui kalau persembunyiannya sudah ketahuan aparat.
Hutan pedalaman memang sulit dijangkau sehingga pihak TNI Polri memerlukan waktu dan strategi yang matang untuk bisa melakukan penyerangan.
Lalu mengapa tidak langsung menggunakan serangan udara?
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, akan timbul risiko lebih besar ketika TNI memilih serangan udara.
Sebab, serangan udara dilakukan setelah target benar-benar dipastikan secara presisi.
"Tentu saja akan sulit membedakan antara target KKB dan warga. Apalagi medan di Papua bisa dibilang sulit," kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin (9/5/2022).
Menurutnya, strategi KKB selama ini adalah berbaur dengan warga untuk menyulitkan aparat.
Karena itu TNI sangat berhati-hati dalam mengambil satu tindakan, tak terkecuali serangan udara.
"Dikhawatirkan serangan itu akan membuat konflik meluas. Akan sulit memelihara simpati dan dukungan masyarakat ketika terjadi insiden-insiden terhadap warga," jelas dia.
"Itu yang memang menjadi penyulit dalam konteks pendekatan militer di Papua," kata Fahmi.
Ia menjelaskan, pendekatan dialog dan humanis yang diterapkan oleh Panglima TNI Andika Perkasa saat ini lebih mungkin dilakukan daripada militer.
Sebab, pendekatan militer terbukti tidak mampu menghentikan aktivitas KKB di Papua.
Hanya saja, pendekatan ini semestinya juga dilakukan oleh sejumlah pihak lainnya selain TNI dan Polri.
"Mestinya leading sector-nya bukan TNI atau Polri, mereka hanya melakukan dukungan keamanan dalam upaya damai," ujarnya.
"Karena tugas TNI atau Polri itu kan memukul, bukan merangkul, kalau merangkul yang ditugaskan seharusnya unsur pemerintah lain. Papua ini bukan hanya urusan TNI atau Polri," kata dia.
Artinya, perubahan pendekatan itu juga harus disertai dengan pergantian leading sector.
(*)