Gridhot.ID - KKB Papua diketahui merupakan salah satu kelompok separatis yang terus menebar teror di tanah Bumi Cendrawasih.
KKB Papua bahkan tak segan melakukan serangan yang bisa menghilangkan nyawa demi memuluskan tujuannya.
Kini KKB Papua bakal jadi PR besar untuk Panglima TNI yang baru.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, sebelumnya dilaporkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah akan segera memasuki masa pensiunnya.
Publik pun mulai penasaran dengan sosok pengganti Jenderal Andika Perkasa.
Diketahui hingga saat ini, Laksamana TNI Yudo Margono menjadi salah satu calon tunggal dan terkuat untuk mengisi posisi tersebut.
Jika nantinya Yudo Margono sudah membawa status Panglima TNI, maka KKB Papua jadi salah satu tugasnya yang cukup besar.
Konflik nan berkepanjangan dengan KKB Papua menjadi salah satu pekerja rumah yang bakal dihadapi calon tunggal Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono.
Pasalnya dikutip Gridhot dari Pos Kupang, sampai saat ini KKB Papua tak pernah berhenti melancarkan tindakan kejamnya, membunuh para pihak walau melanggar hak asasi manusia.
Atas fakta itulah, Kepala CIDE ( Center for Intermestic and Diplomatic Engagement ) Anton Aliabbas, angkat bicara.
Dia mengatakan, konflik di Papua merupakan salah satu batu ujian bagi Yudo Margono dalam menunaikan tugas selaku Panglima TNI.
Yudo Margono, lanjut Anton Aliabbas, harus bisa melakukan perubahan pendekatan ke kelompok tersebut dalam hal pencegahan dan penanganan kasusnya.
Satu hal yang harus dicermati, pesan dia, adalah reorientasi militer, baik di Papua maupun Papua Barat
"Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini belum terlihat jelas. Nah, kebijakan ini mesti diperjelas oleh panglima mendatang," ujar Anton dalam keterangan tertulis, Senin 28 November 2022.
Dikatakannya, perubahan kebijakan di Papua penting untuk dilakukan. Sebab sejauh ini, masalah di Papua belum menampakkan perubahan yang signifikan.
"Kejelasan tentang pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB di Papua, juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan," pesan Anton Aliabbas.
Karena, lanjut dia, belakangan ini beredar kabar burung bahwa ada rencana penambahan komando teritorial di Bumi Cenderawasih sebagai konsekuensi dari ditetapkannya daerah otonom baru (DOB) di Papua.
Panglima KKB Papua atau Kodap VIII Intan Jaya Undius Kogeya menolak dialog antara Komnas HAM, ULMWP dan Majelis Rakyat Papua yang akan berlangsung di Genewa Swiss.
Bahwa selama ini, katanya, wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua, sebetulnya telah diungkapkan Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI.
Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua.
Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua.
"Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting," ujar Anton.
(*)