Gridhot.ID - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendukung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melalui jajarannya untuk lebih tegas dalam menindak KKB Papua.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa TNI akan membawa pendekatan humanis dan tegas dalam menghadapi persoalan di Papua.
"Tadi saya sampaikan bahwa walaupun TNI tegas, tapi harus humanis," kata Yudo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/12/2022) lalu.
Adapun penegakan hak asasi manusia (HAM) dan hukum di Papua, operasi di wilayah rawan, serta perwujudan netralitas Pemilu 2024 akan menjadi program prioritas Yudo sebagai Panglima TNI yang baru.
Yudo mengaku akan terus melihat perkembangan situasi dan kondisi di Papua. Sebab, menurut dia, situasi dan kondisi di Papua tidak seragam di setiap wilayahnya.
Terkait rencana Yudo dalam menangani konflik di Papua, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memberikan pandangannya.
Wapres mengatakan, karena masih ada kekerasan-kekerasan yang dilakukan KKB, maka harus ada langkah yang lebih tegas dalam menghadapi KKB.
"Memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi," kata Wapres kepada Antara di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Menurut Wapres, langkah lebih tegas itu juga disuarakan banyak pihak demi menjaga dan melindungi masyarakat di Papua.
Wapres juga menekankan aksi KKB sejatinya hanya terjadi di wilayah tertentu saja, bukan di seluruh Papua.
Berdasarkan kunjungannya ke Papua selama 5 hari belum lama ini, Wapres menegaskan bahwa wilayah Papua secara umum kondusif dan aman.
"Papua itu kondusif dan aman. Saya 5 hari berputar-putar dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, sampai ke Biak. Kalaupun ada (KKB) itu sebenarnya di daerah kelompok kecil saja. Memang harus dihadapi dengan lebih tegas," katanya.
Sementara itu, Presiden Jokowi menilai keinginan Yudo untuk melakukan pendekatan humanis dalam menangani konflik di Papua memang baik. Termasuk soal rencana pengurangan prajurit TNI di Papua.
"Saya kira baik, pendekatan humanis baik. Pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (19/12/2022).
"Tetapi harus tegas. Di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya (jika tidak tegas)," katanya melanjutkan.
Tugas besar Yudo Margono sebagaiPanglima TNI
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Negara, Senin (19/12/2022).
Mengutip dari Kompas.com, banyak pihak berharap, Yudo bakal membawa kemajuan besar di TNI.
Ketua DPR RI Puan Maharani misalnya, ingin supaya kinerja TNI meningkat di bawah kepemimpinan Yudo.
"Tentu saja DPR berharap kinerja dari TNI akan semakin baik, menjalankan tugasnya secara amanah dan memperkuat, memperbesar, dan menyatukan NKRI dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Menurut Puan, sebagai pimpinan tertinggi militer, Yudo punya tugas besar dan berat.
Bukan hanya meneruskan apa yang sudah ada, tapi Yudo juga harus memperbaiki dan memperkuat banyak hal untuk kemajuan bangsa dan negara.
Ia berharap, Yudo mampu mengayomi serta mewujudkan negara dan rakyat Indonesia yang semakin baik ke depannya.
"Bukan hanya masa depan TNI, tapi juga masa depan seluruh rakyat Indonesia," kata dia.
Sejalan dengan itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar yang menanti Yudo, misalnya terkait penanganan konflik di Papua.
Menurut Anton, konflik di Papua bakal menjadi batu ujian Yudo untuk melakukan perubahan pendekatan dalam hal penanganan isu tersebut.
"Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas, dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang," ujar Anton, Senin (19/12/2022).
Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan. Sebab, masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan.
Apalagi, kata Anton, situasi di Papua juga masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.
"Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," katanya.
Selain itu, Anton mengatakan, wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI.
(*)