Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID -Masalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tampaknya masih jadi perhatian utama bagi Wakil Presiden Maruf Amin.
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan Surya.co.id, 5 Januari 2022, bahkan Wapres mengadakan pertemuan khusus dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta.
Wapres Maruf Amin meminta agar Panglima TNI menindak lebih tegas KKB Papua tapi tetap humanis.
Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengungkapkan dalam pertemuan itu Maruf Amin menekankan tentang pentingnya pengamanan Papua.
"Pengamanan Papua ditegaskan oleh wakil presiden itu adalah sebagai prasyarat untuk pembangunan kesejahteraan di Papua," ujar Masduki kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Maruf Amin meminta agar Panglima TNI memberikan perhatian kepada Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Masduki mengungkapkan Maruf meminta Panglima TNI menyiapkan infrastruktur untuk pemerintahan di DOB.
Saat ini, Maruf menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
"Wakil presiden itu menekankan supaya perkantoran-perkantoran yang dibutuhkan di daerah wilayah-wilayah baru provinsi baru itu segera dipersiapkan, infrastruktur awal dan seterusnya supaya dipersiapkan, dan itu juga disanggupi oleh bapak panglima," ungkap Masduki.
Dalam pertemuan itu, Maruf Amin juga meminta agar TNI menggunakan pendekatan humanis, teritorial, namun dengan ketegasan dalam penanganan wilayah Papua.
Panglima TNI, kata Masduki, menyanggupi permintaan Ma'ruf tersebut.
Bahkan Panglima TNI bakal segera mengunjungi wilayah Papua.
"Dia akan berangkat ke Papua dan melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diinginkan oleh wakil presiden, yaitu bagaimana agar Papua tetap pendekatannya pendekatan humanis, pendekatan pendekatan teritorial tetapi dengan ketegasan ketegasan," tutur Masduki.
"Jadi istilahnya Wapres itu defensif aktif dan itu oleh Panglima TNI disanggupi dan akan dilaksanakan secara lebih tegas," tambah Masduki.
Selain itu, Maruf juga meminta agar KSAL Laksamana Muhammad Ali untuk menjaga kekayaan laut di Papua.
Wapres bahkan bercerita mengenai kekayaan laut di Papua. Ma'ruf bercerita saat kunjungan dirinya ke Biak dan membuka dan meresmikan ekspor tuna.
"Wapres meminta supaya pengamanan pengamanan kekayaan laut di Papua dan yang lainnya juga dijaga dengan baik," pungkas Masduki.
Wapres Maruf Amin Beri Pesan Ke Panglima TNI Yudo Margono
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Tribunnews, 21 Desember 2022, sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dikabarkan bakal ditindak lebih tegas oleh TNI-Polri.
Hal ini sesuai dengan usulan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Ma’ruf Amin mendukung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melalui jajarannya untuk lebih tegas dalam menindak KKB Papua.
"Memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi," kata Wapres kepada wartawan di Jakarta, Selasa, melansir dari ANTARA. Wapres Maruf Amin Beri Pesan Ke Panglima TNI Yudo Margono
Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dikabarkan bakal ditindak lebih tegas oleh TNI-Polri.
Hal ini sesuai dengan usulan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Ma’ruf Amin mendukung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melalui jajarannya untuk lebih tegas dalam menindak KKB Papua.
"Memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi," kata Wapres kepada wartawan di Jakarta, Selasa, melansir dari ANTARA.
Sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan-pertemuan rapat koordinasi tentang Papua, kata Wapres, Pemerintah akan melakukan pendekatan humanis dan membangun melalui pendekatan teritorial dengan penegakan hukum.
Namun, kata Wapres, karena masih adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan pihak KKB Papua, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi dalam menghadapi mereka.
Menurut Wapres, langkah lebih tegas itu juga disuarakan banyak pihak demi menjaga dan melindungi masyarakat di Papua.
Wapres menekankan aksi KKB Papua sejatinya hanya terjadi di wilayah tertentu saja, bukan di seluruh Papua.
Berdasarkan kunjungannya ke Papua selama 5 hari belum lama ini, Wapres menegaskan bahwa wilayah Papua secara umum kondusif dan aman.
"Papua itu kondusif dan aman. Saya 5 hari berputar-putar dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, sampai ke Biak.
"Kalaupun ada (KKB) itu sebenarnya di daerah kelompok kecil saja. Memang harus dihadapi dengan lebih tegas," katanya.
Mampukah Yudo Margono Berantas Separatis dan KKB?
Kelompok separatis atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi salah satu tugas berat Laksamana Yudo Margono setelah resmi menjabat Panglima TNI.
Laksamana Yudo Margono dituntut melanjutkan perjuangan Jenderal Andika Perkasa dalam memberantas separatis dan KKB.
Lantas, mampukan Laksamana Yudo Margono menjalankan tugas tersebut?
Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, 73,9 responden yakin Laksamana Yudo Margono mampu memberantas gerakan separatis atau aksi teror ketika menjadi Panglima TNI.
Adapun angka 73,9 persen tersebut terdiri dari 7,2 persen sangat yakin dan 66,7 persen yakin.
"(Ada pula) 20,1 persen tidak yakin, 2,3 persen sangat tidak yakin, 3,7 persen tidak tahu," demikian hasil survei Litbang Kompas, Senin (12/12/2022).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Survei Litbang "Kompas", 73,9 Persen Responden Yakin Yudo Margono Mampu Berantas Separatisme'.
Selain itu, 8,3 persen responden sangat yakin Yudo mampu menjaga kedaulatan negara, 70,7 persen yakin, 14,8 persen tidak yakin, 0,7 persen sangat tidak yakin, dan 5,5 persen tidak tahu.
Selanjutnya, 8 persen responden sangat yakin Yudo mampu menjaga keamanan dari serangan siber, 67,1 persen yakin, 19,4 tidak yakin, 0,8 persen sangat tidak yakin, dan 4,7 persen tidak tahu.
Terakhir, 10,3 persen responden sangat yakin Yudo mampu menjaga keamanan dan netralitas dalam Pemilu 2024, 71,4 persen yakin, 15,1 persen tidak yakin, 1,6 persen sangat tidak yakin, dan 1,6 persen tidak tahu.
Adapun survei ini dilakukan dengan metode pengumpulan pendapat melalui telepon yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 6-8 Desember 2022 dengan melibatkan 502 responden yang tersebar di 34 provinsi.
Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi.
Berdasarkan metode ini, tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
(*)