Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID -Gubernur Papua Lukas Enembe tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, usai ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ditangkap di sebuah restoran di Papua.
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan Kompas.com, 10 Januari 2023, adapun Enembe akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Selasa (10/1/2023), Enembe tiba di RSPAD Gatot Soebroto pada pukul 21.48 WIB.
Enembe datang dengan mobil hitam dikawal 2 kendaraan taktis (rantis) milik Korps Brimob Polri.
Enembe tampak mengenakan baju batik berwarna merah. Dia dikawal oleh sejumlah brimob bersenjata laras panjang. Dia tampak berjalan kaki dengan cara dituntun ke dalam rumah sakit.
Sebagai informasi, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka di kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Gubernur Papua Lukas Enembe akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu setelah tiba di Jakarta.
Pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.
Adapun Lukas ditangkap penyidik KPK dan polisi saat sedang makan siang di salah satu rumah makan di Distrik Abepura, Kota Jayapura.
Ia sempat diamankan di Markas Korps Brimob Papua sebelum dibawa ke Jakarta melalui jalur udara.
“Setibanya di Jakarta saudara Lukas Enembe akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD dengan didampingi oleh tim KPK,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (10/1/2023).
Firli mengatakan, KPK sebelumnya mendapatkan informasi Lukas akan bertolak ke Mamit, Tolikara pada hari ini melalui Bandara Sentani.
Ia menduga, tindakan ini bisa menjadi salah satu cara bagi Lukas untuk melarikan diri ke luar negeri.
"Bisa jadi cara tersangka Lukas Enembe akan meninggalkan Indonesia,” tutur Firli.
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Tribunnews, 11 Januari 2023, senada dengan hak tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan tidak akan berada di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini untuk dilakukan pemeriksaan lanjut penahanan.
Itu dikarenakan Lukas Enembe masih menginap di RSPAD Gatot Soebroto.
"Betul, sejauh ini telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter RSPAD, tentu dengan pendampingan oleh tim penyidik dan dokter KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (11/1/2023).
"Meliputi pemeriksaan fisik tanda vital, laboratorium dan jantung yang kemudian pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di RSPAD," imbuhnya.
Mengenai waktu perawatan Lukas di RSPAD, Ali tidak bisa memastikan.
Katanya, itu merupakan kewenangan tim medis yang merawat Lukas Enembe.
"Namun prinsipnya setelah seluruhnya selesai kami segera akan lakukan pemeriksaan," kata Ali.
KPK, dipastikan Ali, bakal menyelesaikan penyidikan perkara korupsi Lukas Enembe dengan tetap mematuhi prosedur hukum dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Termasuk menjunjung asas praduga tidak bersalah, penghormatan HAM dan pemenuhan hak-hak Lukas Enembe sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
"Perkembangan selanjutnya akan disampaikan," ujar Ali.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri tak mau berspekulasi soal penahanan Gubernur Papua Lukas Enembe setelah dijemput paksa di Papua, Selasa (10/1/2023).
Firli mengatakan Lukas Enembe sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan.
Namun, hal tersebut harus dilakukan jika Lukas dalam kondisi sehat.
"Syarat-syarat (penahanan) itu memenuhi. Sementara sekarang untuk periksa seseorang itu perlu kondisi yang sehat," kata Firli kepada wartawan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023) malam.
Saat ini, Firli mengatakan kondisi kesehatan Lukas tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan.
"Kita tunggu bagaimana kondisi setelah perawatan oleh RSPAD. Kalau seandainya besok sudah memungkinkan (sehat), ya besok segera kita laksanakan (penahanan)," ucapnya.
KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka bersama dengan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka.
Lukas diduga menerima suap dari Direktur PT TBP Rijatono Lakka sebesar Rp1 miliar terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Selain itu, Lukas turut diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah.
Atas perbuatannya, Rijatono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Sedangkan Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor.
(*)