Gridhot.ID - Heboh seorang artis inisial P disebut terlibat kasus pencucian uang senilai Rp 4,4 triliun.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.
Iskandar Sitorus membeberkan bahwa ada artiswanita inisial P yang terlibat skandal pencucian uang.
Ia menyebut artis inisial P menjalankan aksi bisnis hitamnya dengan menggunakan pola endorse.
"Kami harapkan mba inisial P tidak lagi meneruskan pola-pola (endorse) demikian, supaya tidak sukses orang-orang jahat ini mencuci uang hitamnya menjadi putih," jelas Iskandar, dikutip dari kanal YouTube Cumicumi, Jumat (24/3/2023).
Lebih lanjut, Iskandar mengatakan bahwa sosok artis inisial P menjadikan bisnisnya sebagai kedok.
Artis inisial P disebut mengelola bisnis skincare, pusat kebugaran atau kesehatan, bisnis butik, hingga pet shop.
Iskandar menyebut kalau bisnis skincare artis inisial P sudah berjalan sejak 2019.
"Mereka ini cenderung menggunakan para bintang atau publik figur atau selebriti atau apa pun namanya untuk mengendorse produk-produk mereka."
"Mengendorse bisnis-bisnis yang selama ini dikategorikan meneruskan bisnis hitam untuk dicuci menjadi lebih putih," jelasnya.
Ia pun mengungkap bahwa kasus pencucian uang ini juga melibatkan pejabat tinggi daerah.
"Ada satu perusahaan yang sahamnya seratus persen itu adalah milik pemerintah provinsi kemudian bank-bank daerah yang ada di Indonesia, mengalirkan dana yang bernama biaya komisi," katanya.
Pembayaran komisi itu disebutkan untuk para gubernur pada periode 2018 sampai 2022.
"Berdasarkan catatan perusahaan peruntukannya untuk para Gubernur periode 2018-2022," jelasnya.
Iskandar mengungkapkan bahwa nominal pencucian uang mencapai Rp 4,4 triliun.
Ia pun menemukan keanehan dalam keuntungan dan komisi yang diberikan dari perusahaan tersebut.
Lalu Iskandar menjelaskan bagaimana cara kerja perusahaan memperoleh keuntungan hingga komisi.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus (Ist)
"Uniknya, perusahaan ini untungnya contoh Rp 100 miliar, tapi komisi yang diberikan kepada pihak pemerintah daerah itu adalah rata-rata Rp 700 miliar," jelasnya
"Jadi setelah akumulasi lima tahun, kami menemukan angka Rp 4,405 triliun yang diberikan sebagai biaya komisi," bebernya
Ia menyebut terjadi mal administrasi atau manajemen keliru perusahan tersebut.
Hingga Iskandar menemukan bahwa uang tersebut teralokasikan dalam bentuk bisnis seperti yang disebutkan sebelumnya.
(*)