Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID -Sudah hampir dua bulan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disanderaKKB Papua.
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan KompasTV, 25 Maret 2023, terkait hal ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pihaknya dan pemerintah daerah terus melakukan pendekatan persuasif dalam upaya pembebasan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu dari KKB Papua.
"Kami tidak mau secara frontal yang menyebabkan bertambahnya korban," kata Yudo saat berbicara kepada wartawan soal penyanderaan Pilot Susi Air oleh KKB Papua di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/3/2023).
"Kami tetap melakukan pendekatan secara persuasif melalui pemerintah daerah, bupati Nduga dan tokoh agama, tokoh masyarakat (dalam upaya membebaskan pilot Susi Air)."
Ihwal kondisi pilot Susi Air, Yudo menyebut berdasarkan keterangan kepolisian setempat, keadannya masih dinyatakan aman.
"Kemarin sudah disampaikan Kapolres, terakhir masih aman, kondisinya seperti itu," jelasnya.
Kapten Philip disandera oleh KKB setelah pesawat yang dikemudikannya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, Selasa, 7 Februari 2023.
Hingga saat ini, pemerintah pun masih berupaya untuk membebaskan pilot pesawat Susi Air tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menekankan bahwa keselamatan Kapten Philip menjadi prioritas utama dalam upaya pembebasan dari KKB.
Baca Juga: 3 Weton Spesial yang Dijaga Khodam Bolo Sewu, Aura Positif dalam Dirinya Selalu Mencuri Perhatian
Sehingga, lanjut Jokowi, langkah pembebasan sang pilot harus dilakukan dengan hati-hati.
"Tadi malam kita rapat internal salah satunya membahas itu (pilot Susi Air). Yang paling penting (pembebasan) dengan penuh kehati-hatian agar tetap keselamatan menjadi yang utama," ujar Jokowi dalam keterangan persnya, Selasa (21/3/2023).
Lebih lanjut dia meminta agar daerah rawan penerbangan di Papua menjadi perhatian.
Hal ini untuk mencegah peristiwa pembakaran pesawat hingga penyanderaan pilot Susi Air serta penembakan pesawat Trigana Air di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, tidak terulang.
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Serambinnews, 25 Maret 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan instruksi kepada Panglima TNI dan Kapolri terkait program di Papua.
Instruksi Presiden tersebut diberikan saat rapat terbatas (ratas), setelah Jokowi dan rombongan tiba di Papua, Senin (20/3/2023).
Arahan Jokowi dalam ratas tersebut di antaranya penguatan koordinasi antara TNI dan Polri dalam mengawal program pembangunan dan kesejahteraan di Papua, baik program dari pemerintah pusat maupun daerah.
Hal ini agar seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua dari sisi pembangunan maupun pemekaran bisa berjalan dengan baik. Kemudian soal penyelamatan pilot Susi Air yang disandera kelompok teroris kriminal bersenjata atau KKB.
"Tadi malam kita rapat internal, salah satunya membahas itu. Yang paling penting, dengan penuh kehati-hatian agar tetap keselamatan menjadi yang utama," ujar Jokowi seusai acara peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH), Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).
Lebih lanjut Presiden Jokowi juga meminta agar daerah rawan penerbangan di Papua menjadi perhatian.
Hal ini agar peristiwa pembakaran pesawat Susi Air hingga penyanderaan pilot di Distrik Paro di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua serta penembakan pesawat Trigana Air di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua tidak terulang.
"Ya, tadi malam sudah kita bicarakan mengenai itu. Nanti bisa ditanyakan ke Kapolri atau ke Panglima," ujar Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan, dalam Ratas di Papua, Presiden Jokowi meminta agar Polri mengawal program-program pusat dengan program-program daerah dan kerja sama Polri dengan TNI dapat lebih terintegrasi.
"Sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua," ujar Listyo usai Ratas di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel Jayapura, Kota Jayapura, Senin (20/3/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan TNI terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum.
Yudo menyatakan pasukan TNI yang berada di Papua, dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri.
Termasuk juga dalam pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat (Pam) baik di perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua.
Menurut Panglima, saat ini jumlah pasukan TNI di wilayah Papua dinilai masih mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum tersebut.
"TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini (operasi) tergelar baik dengan (pasukan) organik maupun yang didatangkan dari luar Papua," pungkas Yudo.
(*)