Laporan Wartawan Gridhot.ID - Akhsan Erido Elezhar
Gridhot.ID - Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan pihaknya akan mengubah pola penanganan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB Papua).
Pola penanganan KKB Papua dari yang selama ini adalah operasi penanganan akan diubah menjadi operasi penegakan hukum.
Hal itu dilakukan karena serangan KKB Papua yang makin brutal.
Dilansir Gridhot.ID dari artikel terbitan TribunPapua, 30 April 2023, selain itu, perubahan tersebut juga dilakukan guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif dan mempersempit ruang gerak KKB.
"Langkah ini segera dilakukan mengingat tingkat aksi teror yang dilakukan KKB semakin brutal kepada masyarakat," kata Fakhiri.
Fakhiri mengatakan ia akan bertemu dengan beberapa satuan tugas (satgas) di Mimika dalam waktu dekat untuk membahas mengenai hal tersebut.
Fakhiri juga akan mengundang Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob dan beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat guna membahas langkah penegakan hukum bagi KKB.
"Rencana Minggu ke Timika untuk menggelar pertemuan dengan beberapa Satgas hukum yang ada di sana," tegasnya.
Ia menambahkan, siap menindak siapa saja yang menjadi bagian dari pergerakan KKB, baik itu yang terlibat langsung maupun yang berada di balik layar dari pergerakan KKB.
"Kita betul-betul tidak boleh lagi memberikan ruang bagi mereka (KKB) untuk melakukan aksi kejahatan yang bukan hanya merugikan masyarakat sipil, tetapi juga merengut nyawa aparat keamanan yang bertugas,” tandasnya.
Panglima TNI Tetapkan Status Siaga Tempur di Daerah Rawan KKB
Dikutip Gridhot.ID dari artikel terbitan Tribunnews.com, 30 April 2023, sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan akan meningkatkan status operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi menjadi siaga tempur.
Hal tersebut menyusul baku tembak prajurit TNI dengan KKB di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga Papua pada Sabtu (15/4/2023) lalu.
Saat insiden tersebut, para anggota TNI tengah bertugas melakukan upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB.
Yudo menegaskan status siaga tempur tersebut tidak akan dilakukan di seluruh wilayah Papua melainkan hanya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
"Jadi ini untuk memberikan penanda kepada prajurit semuanya bahwa operasi apabila di daerah situ, ini tidak semua di Papua Operasi Siaga Tempur. Khususnya di daerah-daerah yang rawan seperti ini," kata Yudo saat konferensi pers di Base Ops Lanudal Juanda Surabaya yang ditayangkan di kanal Youtube Puspen TNI pada Selasa (18/4/2023).
"Ini dengan adanya seperti ini kan daerah itu langsung kita lokalisir bahwa lokasi tersebut harus kita laksanakan operasi siaga tempur. Dan di situ tidak ada penduduknya. Penduduk yang seperti ada perangkat desa dan sebagainya itu," sambung dia.
Kendati demikian, Yudo menegaskan bahwa status siaga tempur itu bukanlah bentuk operasi militer yang dilakukan TNI.
Ia mengklaim, status siaga tempur ditetapkan guna menumbuhkan naluri prajurit TNI dalam mengantisipasi serangan dari pihak lawan.
Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi bersama Wakil Presiden RI dan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu (26/4/2023).
"Itu kan penekanan, bukan operasi militer, jadi jangan dipelesetkan itu operasi militer, bukan, belum, tidak ada operasi militer. Siaga tempur itu untuk menumbuhkan sendiri naluri tempurnya para prajurit. Harus siaga," kata Yudo.
Yudo mengatakan, status siaga tempur tak diterapkan di semua wilayah Papua, tapi hanya wilayah rawan saja.
Operasi tersebut di antaranya adalah operasi teritorial dan operasi komunikasi sosial.Menurutnya, selama ini aparat TNI melakukan operasi teritorial dan komunikasi sosial di daerah-daerah di Papua yang kerawanannya tidak tinggi.
"Kan selama ini kita sampaikan operasi teritorial, operasi komunikasi sosial, kan gitu yang masyarakatnya memang di situ kerawanannya tidak tinggi," kata Yudo.
"Tapi khusus daerah-daerah tertentu yang kerawanan tinggi, ya kita tekankan lagi kepada mereka untuk siaga tempur," sambung dia.
Dalam kesempatan tersebut, Yudo juga mengayakan bahwa TNI tetap dalam posisi defensif dan bukan ofensif selama status siaga tempur diterapkan.
"Bukan, bukan offensif (menyerang), kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanannya tinggi, sehingga harus siaga tempur tadi," kata Yudo.
(*)