Siap Hadapi Kemungkinan Buruk Politik Indonesia Pasca 22 Mei, Jokowi Panggil Dua Mantan Petinggi TNI

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPN Djoko Santoso.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berbicara dalam acara Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019)

Baca Juga : Sering Kritik Kebijakan Ayahnya yang Jabat Wakil Bupati, Pemuda 22 Tahun Ini Siap Buktikan Kebijakannya Lebih Baik Sebagai Anggota DPRD

Menurut dia, dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal, namun tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur dan sistematis," kata Djoko.

Melihat hal ini terjadi, kondisi politik di Indonesia semakin terlihat sedang dalam suasana yang panas.

Kompas.com (GARRY LOTULUNG)/Twitter @MSApunya

BPN Prabowo - Sandi sebut gunakan robot untuk pantau kecurangan Situng KPU.

Baca Juga : Sumbang Uang Rp 1000 Perak, Minimarket Digeruduk Massa Penggalangan Dana

Takut akan berdampak semakin luas, Presiden Jokowi pun akhirnya memutuskan segera mengambil tindakan untuk berjaga-jaga menghadapi efek dari situasi politik ini.

Dilansir Gridhot.ID dari TribunMedan.com, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Ham Wiranto serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar, ke Istana Kepresidenan, Jakarta Selasa (14/5/2019).

Ketika ditemui wartawan, Agum mengatakan bahwa pertemuan internal itu membucarakan masalah kondisi politik setelah pemilu.

"Membahas situasi, harapan-harapan, supaya setelah pemilu ini jadi berbeda dalam memilih itu menjadi sesuatu yang wajar," kata Agum.