Nadiem Makarim Bakal Hapus Ujian Nasional, Ternyata Jusuf Kalla Pernah Sebut Penghapusan UN Berbahaya Bagi Pendidikan, Pengamat Ungkap Anggarannya Capai Rp 500 Miliar Pertahun

Laporan Wartawan Gridhot.ID, Angriawan Cahyo Pawenang

Gridhot.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sudah memastikan akan menghapus Ujian Nasional.

Dikutip Gridhot dari Warta Kota, Nadiem Makarim mengungkapkan banyak faktor yang mendukung rencananya tersebut.

"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat. Sebenarnya dari guru, dari murid, dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang inginnya bukan menghapus, tapi menghindari hal yang negatif," ujar Nadiem di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Baca Juga: Cegat 34 Simpatisan Beratribut Bintang Kejora dan Bawa Senjata Tajam, Aparat Gabungan TNI-Polri Kerja Keras Amankan Papua Jelang HUT OPM, Empat Pemuda Ditangkap Minggu Pagi

Nadiem kemudian mencontohkan stres dikalangan para siswa menjelang Ujian Nasional.

Para siswa akan mendapatkan rasa kawatir yang berlebihan dalam menghadapi Ujian Nasional.

Dirinya mengatakan kalau dia tidak semata-mata akan langsung menghapus UN begitu saja.

Baca Juga: Tumpah dengan Deras Bak Air Terjun, Atap Ruang Tunggu XXI Solo Paragon Ambrol Usai Diterpa Hujan Deras, Buat Pengunjung yang Sedang Nikmati Malam Minggu Panik

Nadiem menjelaskan akan memperbaiki esesnsi dari Ujian tersebut sehingga bisa mendapatkan metode terbaik dalam menentukan prestasi siswa.

"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa. Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem.

Namun rencana Nadiem menghapus UN ini masih dalam perjalanan panjang.

Baca Juga: Freeport Dibombardir Orang Tak Dikenal Jelang HUT OPM, TNI dan Polri Waspada, Mafmud MD Justru Anggap Situasi Papua Kondusif

Dikatakan untuk 2020 sendiri Ujian Nasional masih akan tetap berjalan seperti biasanya.

Nadiem sendiri bersama timnya masih melakukan kajian dan evaluasi untuk menyuseskan rencananya.

"Masih dikaji, baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem.

Baca Juga: Melenceng dari Rencana Awal, Kartu Pra Kerja Berubah Sasaran dari Anak Muda Tamat Sekolah Jadi untuk Pengantin Baru Tersertifikasi, Jokowi: Bukan Kartu Para Penganggur!

Meski sudah yakin akan menghapus Ujian Nasional, ternyata pemimpin sebelumnya sempat seakan menolak penghapusan UN.

Dikutip Gridhot dari Antara, Jusuf Kalla ketika masih menjabar sebagai wakil Presiden Jokowi mengatakan kalau penghapusan Ujian Nasional akan berbahaya bagi sistem pendidikan.

Dirinya mengungkapkan nantinya ditakutkan tidak ada tolak ukur terhadap evaluasi belajar siswa.

Baca Juga: Setelah Nekat Berani Mati Gagalkan Kiriman Logistik TNI, KKB Papua Kini Berulah Lagi, Tembaki Mobil Patroli di Area Freeport saat Sore Hari

"Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN daja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada,"

"Tidak ada parameter untuk mengukur (pendidikan Indonesia) maju atau mundur)," kata JK di Kantor Wapres pada Maret 2019 lalu.

Ujian Nasional dianggap sebagai cara untuk mengevaluasi proses belajar siswa tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah mengengah atas (SMA).

Baca Juga: Hakim PN Medan Ditemukan Tewas dalam Mobilnya yang Nyasar di Tengah Kebun Sawit, Istri Korban Ungkap Padahal Suaminya Tak Punya Musuh, Polisi: Pelakunya Orang Dekat

Ketentuan tersebut bahkan tercantum dalam undang-undang.

Saat itu Jusuf Kalla mengomentari mengenai ide Sandiaga Uno dalam debat Pilpres untuk menghapus UN.

Sementara itu menurut pengamat, UN memang layak dihapuskan karena anggarannya bisa digunakan untuk prasarana lainnya.

Baca Juga: Sempat Calonkan Diri Sebagai Gubernur, Mendiang Ayah Olla Ramlan Memang Bukan Sosok Sembarangan, Punya Bisnis Menggurita Hingga Dikabarkan Jadi Pengusaha Terkaya Nomor 3 di Kalimantan Selatan

Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Darmaningtyas selaku Pengamat Pendidikan mengatakan Ujian Nasional memang seharusnya tidak dijalankan.

"Sudah enggak perlu, evaluasi kan enggak harus lewat ujian nasional, bisa berbagai macam cara," kata Darmaningtyas.

"Kalau evaluasi belajar kan tanggung jawab guru, yang evaluasi lembaga oleh Badan Akreditasi Nasional," tambahnya.

Baca Juga: Bisa Dilakukan di Tengah Jalan, Begini Cara Mengetahui Pangkat Anggota TNI, Cukup Lihat Mobil Dinasnya Saja

Dirinya mengatakan kalau anggaran UN nantinya bisa digunakan unruk prasarana lain yang masih berhubungan dengan pendidikan.

"Kalau itu dihapuskan kan dananya bisa untuk peningkatan sarana dan prasarana, untuk pelatihan guru, ya mungkin untuk bantuan sekolah-sekolah swasta yang masih tertinggal," ujar Darmaningtyas.

Dia menyebutkan kalau Ujian Nasional sendiri membutuhkan anggaran tiap tahunnya hingga Rp 500 miliar.

Baca Juga: Bikin Militer Israel Kelimpungan Berkat Taktik Jeniusnya, Ini Sosok Syekh Sayyid Hassan Nasrallah, Tokoh Lebanon yang Beri Solusi untuk Lenyapkan Israel dari Muka Bumi

"Jadi kalau UN dihapuskan itu bisa mengefisiensikan anggaran rata-raa setahun bisa Rp 500 miliar, dan itu bisa dipakai untuk peningkatan sarana dan prasarana," pungkasnya.

(*)