Prabowo, sebut Dahnil, tidak ingin terkesan keras dan dipersepsikan menggunakan jalur militeristik dalam upaya penyelesaiannya agar hubungan diplomatik jangka panjang dengan China tidak terganggu.
"Kalau pendekatannya militer, itu justru bisa merusak diplomasi kita, justru yang bisa dipersalahkan adalah kita," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Dahnil menegaskan, persoalan di ZEE Indonesia adalah pelanggaran hak berdaulat. Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh berbeda dibandingkan ketika yang dilanggar adalah kedaulatan.
"Nah ini kan cara-caranya kalau hak berdaulat, cara-cara diplomasi dan macam-macam," terang Dahnil.
Meski demikian, Dahnil memastikan, Prabowo tetap tegas soal persoalan tersebut.
Prabowo menyayangkan China yang mengklaim ZEE Indonesia, tepatnya di perairan Natuna. Apalagi konflik itu terjadi setelah Prabowo berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu pada 15 Desember 2019.
Dahnil juga memastikan, Prabowo tetap intens berkomunikasi dengan pemerintah China, khususnya pada saat kapal nelayan dan Coast Guard China melanggar area ZEE Indonesia.
Dalam komunikasi itu, Prabowo disebut meminta penyelesaian dengan cara-cara yang baik bagi kedua negara.
"Jadi, klaim China ini tidak elok bagi hubungan diplomasi kita. Nah itu yang disampaikan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyayangkan ya sebenarnya setelah kunjungan beliau ada peristiwa ini," kata dia.