Anggaran Jumbo Tapi Seret Belanja, Jokowi Soroti Kapolri dan Menteri Pertahanan, Presiden: Percepat Semua Belanjanya!

GridHot.ID - Presiden Joko Widodo meminta agar sejumlah kementerian serta lembaga yang memiliki anggaran cukup besar untuk menggenjot belanja anggaran.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi.

Ia menilai ada kelambatan penyerapan anggaran.

Sejumlah menteri dan lembaga negara dipanggil khusus oleh Presiden RI Jokowi.

Mereka adalah pemilik anggaran besar di masa Pandemi Covid-19.

Di antaranya:

Kemenhan Rp 117,9 triliun

Kemensos Rp 104,4 triliun

Polri Rp 92,6 triliun

Kemendikbud Rp 70,7 triliun

Kemenhub Rp 32,7 triliun

Masalahnya, dengan anggaran besar, para pejabat ini dinilai lamban membelanjakan anggarannya.

Padahal di masa krisis seperti ini, dibutuhkan kerja-kerja cepat untuk penyerapan anggaran.

Khusus kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Presiden Jokowi meminta tunda dulu belanja di luar negeri.

Para menteri dan pejabat negara dengan budget besar ini juga diminta membuat aturan yang tidak rumit.

Peringatan keras Jokowi ini disampaikan dalam rapat terbatas tentang Percepatan Penyerapan Anggaran di 6 Kementerian dan Lembaga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020).

"Ini kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, kemensos Rp 104,4 triliun, kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, kemenhub Rp 32,7 triliun. Saya minta di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya belanjanya," kata Jokowi diikutip tribun-timur.com dari akun youtube Sekretariat Presiden.

Presiden mengingatkan kembali bahwa di masa pandemi Covid-19, pemerintah membatasi mobilitas warga hingga semua sektor terdampak.

Sektor pariwisata, hunian hotel dan kunjungan restoran dan m all sangat terdampak hingga mempengaruhi pemilik usaha di sektor ini

Khusus kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jokowi meminta belanjanya di dalam negeri saja.

Kolase susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju

Seperti belanja di PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad atau PT PAL.

"Yang bayar di sini, ya, yang cash, cash, cash APBN. Beli produk dalam negeri, saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini"

"Kepolisian juga sama. Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, rem dulu. Beli belanja yang produk-produk kita agar apa? Ekonomi kena trigger bisa memacu growth kita, pertumbuhan kita," kata Jokowi.

"Ini kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, kemensos Rp 104,4 triliun, kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, kemenhub Rp 32,7 triliun. Saya minta di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya belanjanya," kata Jokowi membacakan kementerian dan lembaga dengan budget besar.

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya bahwa kondisi dunia saat ini tengah mengalami krisis, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis yang sama dan bekerja lebih keras lagi.

"Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat."

"Itu yang saya inginkan pada kondisi sekarang ini. Membuat Permen (Peraturan Menteri) yang biasanya mungkin 2 minggu ya sehari selesai, membuat PP (Peraturan Pemerintah) yang biasanya sebulan ya 2 hari selesai, itu loh yang saya inginkan," tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2020.

Kepala Negara juga mendorong jajarannya untuk tidak hanya bekerja dengan menggunakan cara-cara yang biasa.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan prosedur, misalnya dengan menerapkan smart shortcut.

"Kita harus ganti channel dari ordinary pindah channel ke e xtraordinary Dari cara-cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara-cara cepat dan cara-cara yang sederhana."

"Dari cara yang SOP (standar operasional prosedur) normal, kita harus ganti channel ke SOP yang smart shortcut. Gimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara lebih tahu dari saya, menyelesaikan ini. Kembali lagi, jangan biasa-biasa saja," jelasnya.

Di bidang ekonomi, Presiden menyebut bahwa prediksi ekonomi dunia juga kurang menggembirakan.

Menurut informasi yang Presiden terima dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6 persen.

"Kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Belanja juga biasa-biasa saja, _spending_ kita biasa-biasa saja, enggak ada percepatan," imbuhnya.

Kontraksi ekonomi tersebut sudah dialami oleh Indonesia di kuartal pertama, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 2,97 persen, turun dari yang biasanya 5 persen.

Meskipun angka di kuartal kedua belum keluar, tetapi Presiden mengingatkan agar jajarannya berhati-hati mengingat terdapat penurunan permintaan, penawaran, dan produksi.

"Dari demand, supply, production semuanya, terganggu dan rusak."

"Ini kita juga harus paham dan sadar mengenai ini. Karena apa? Ya mobilitasnya kita batasi. Mobilitas dibatasi, pariwisata anjlok. Mobilitas dibatasi, hotel dan restoran langsung anjlok, terganggu. Mal ditutup, _lifestyle_ anjlok, terganggu," tandasnya.

Menarik menunggu, apakah lembaga dan k ementerian ini menjalankan instruksi Presiden atau tidak.

Simak video lengkapnya: