GridHot.ID - Presiden Kosovo Hashim Thaci (52), mengundurkan diri pada Kamis (5/11/2020) untuk menghadapi tuduhan kejahatan perang yang dialamatkan kepadanya.
Pengunduran diri itu menjadi kejatuhan mantan pemimpin pemberontak yang sudah membebaskan mantan provinsi di Serbia itu satu dekade silam.
Hasim Tachi menyatakan, dia mundur untuk melindungi integritasnya setelah pengadilan di Den Haag, Belanda, memastikan dakwaan itu.
Sebagai informasi, Hasim Tachi didakwa melakukan kejahatan perang dalam konflik dengan Serbia, ketika dia masih seorang ketua politik pasukan pemberontak Kosovo.
"Saya akan bekerja sama dengan keadilan. Saya percaya pada kebenaran, rekonsiliasi, dan masa depan untuk negara ini," ujar Thaci dalam jumpa pers di Pristina.
Thaci yang menjadi presiden sejak 2016 menegaskan, dia tidak bersalah dalam konflik yang terjadi pada dekade 1990-an silam itu.
Warga Kosovo sendiri bersikukuh mereka "sedang berjuang" melawan Serbia yang mereka anggap sebagai penjajah, dilansir AFP Kamis (5/11/2020).
Populasi negara dengan mayoritas etnis Albania itu sangat menderita dengan 13.000 orang tewas.
Perang itu baru berhenti setelah NATO membombardir Serbia.
Pengadilan internasional untuk kejahatan perang kemudian menjatuhkan hukuman kepada sejumlah jenderal Serbia yang dianggap bersalah.
Para pemimpin dari Pasukan Pembebasan Kosovo (KLA) sendiri juga dituding membunuh etnis Serbia hingga Albania sepanjang dan setelah konflik.
"Hampir 100 pembunuhan"
Pada Juni, jaksa dari Pengadilan Khusus Kosovo (KSC) menuding Thaci dan pemimpin pemberontak lainnya melakukan "hampir 100 pembunuhan".
Thaci juga dituduh bersalah atas kejahatan lainnya, seperti penghilangan paksa, persekusi, dan penyiksaan terhadap lawannya.
Dalam konferensi pers, Thaci tidak memberikan pernyataan mengenai tudingan apa yang dikenakan terhadapnya. Begitu juga jaksa dari KSC.
Didirikan lima tahun lalu, KSC sebenarnya menggunakan hukum Kosovo.
Namun, mereka memutuskan menjalankan proses hukumnya di Belanda.
Alasannya, mereka ingin melindungi sejumlah saksi dari kemungkinan terjadinya intimidasi dari rakyat yang menganggap Thaci dan kroninya adalah pahlawan.
Namun di dalam negeri, masih ada yang menganggap Thaci dan lingkarannya melakukan korupsi yang hanya menjerumuskan Kosovo ke jurang kemiskinan.
Tetapi jumlah yang menentang itu hanya sedikit.
Mayoritas jelas bakal membelanya ketika sang presiden tersangkut tuduhan tersebut.
Hashim Thaci Didakwa Kejahatan Perang
Presiden Kosovo, Hashim Thaci, dan sembilan mantan milisi lainnya didakwa melakukan kejahatan perang oleh Kantor Jaksa Penuntut Khusus Den Haag, Belanda.
Berdasarkan keterangan Dewan Khusus Kosovo, Thaci dan bekas milisi dituding bertanggung jawab atas setidaknya 100 kasus pembunuhan.
Dilansir Deutsche Welle Rabu (24/6/2020), Hashim Thaci dan sembilan lainnya didakwa melakukan penyiksaan, persekusi, dan penghilangan paksa.
Dakwaan kejahatan perang itu disebut merupakan hasil dari "penyelidikan panjang", di mana mereka bertekad membuktikan tudingan tersebut.
Thaci, yang berusia 52 tahun, memegang peranan penting dalam menggalang gerakan etnis Albania di wilayah yang dulunya masuk kawasan Serbia.
Kurang dari setahun lalu, Perdana Menteri Ramush Haradinaj secara mengejutkan mundur setelah dia dipanggil pengadilan untuk dakwaan yang sama.
Konflik etnis pada pada akhir 1990-an itu memaksa NATO turun tangan, di mana mereka menyokong separatis dengan mengebom target Serbia di Kosovo.
Beberapa tahun setelahnya, para penjahat perang di konflik Kosovo dihadapkan pada Pengadilan Kriminal Internsional untuk Mantan Yugoslavia (ICTY) di Den Haag.
Sejak 2015, badan tersebut digantikan oleh Dewan Khusus Kosovo, yang didanai oleh Uni Eropa, namun beranggotakan hakim dan jaksa internasional.
Jaksa menerangkan, dakwaan itu sudah ditetapkan pada April, sebelum dipublikasikan secara resmi pada Rabu waktu setempat.
Pengumuman itu terjadi beberapa hari sebelum pejabat top Kosovo dan Serbia bertemu di Washington, Sabtu mendatang (27/6/2020).
Banyak pengamat internasional dan Balkan memandang pertemuan di Washington adalah langkah penting menyelesaikan konflik, karena Serbia tak mengakui kemerdekaan Kosovo pada 2008.
Selain Serbia, negara seperti China dan Rusia juga tidak memberikan pengakuan, di mana hingga kini negara itu masih menjadi sorotan utama tensi di Balkan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hadapi Tuduhan Kejahatan Perang, Presiden Kosovo Mengundurkan Diri"
(*)
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | None |
Editor | : | Siti Nur Qasanah |
Komentar