Bandingkan Perlakuan Aparat ke Masyarakat Biasa dan Habib Rizieq saat Pandemi Covid-19, Muhammadiyah: Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

GridHot.ID - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akan menyelenggarakan acara pernikahan putrinya secara besar-besaran.

Menanggapi hal itu, sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai sebaiknya Rizieq dan para simpatisannya lebih bertanggung jawab terhadap keselamatan bersama.Ia menegaskan tegurannya tidak terkait kegiatan agama yang diselenggarakan Rizieq, melainkan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas."Ini bukan persoalan suka tidak suka, dan bukan persoalan yang berkaitan dengan misalnya membatasi kegiatan keagamaan, tapi ini soal keselamatan bangsa. Ini soal bagaimana kita menjadikan semua kawasan kita ini aman dari potensi penularan Covid-19," tegas Abdul Mu'ti seperti yang dilansir TribunWow.com dari tayangan Kompas Petang, Jumat (13/11/2020).

Baca Juga: Komentarnya Kepada Habib Rizieq Berbuntut Panjang, Rumah Nikita Mirzani Terancam Dikepung 800 Orang hingga Harus Dijaga Polisi, Hotman Paris: Nyalinya...Sebelumnya ia menyinggung tampak jelas kasat mata ada pelanggaran protokol kesehatan oleh massa yang menyambut Rizieq.Mu'ti menilai terkesan ada ketidaktegasan aparat terkait pelanggaran yang menyangkut kesehatan bersama tersebut."Itu yang saya tidak paham. Jadi sepertinya penegakan aturan itu tebang pilih," komentar Mu'ti."Seharusnya aturan itu berlaku untuk semuanya," lanjutnya.Mu'ti menilai penegakan hukum oleh aparat, dalam hal ini terkait protokol kesehatan, terkesan hanya menyasar masyarakat, bukan tokoh-tokoh elit.

"Selama ini ada kritik misalnya tajam ke bawah tumpul ke atas," singgungnya."Ini 'kan menandakan ada pesan, peraturan Covid-19 ini juga begitu, tajam ke bawah tumpul ke atas," sindir Mu'ti.Ia lalu membandingkan perlakuan aparat keamanan terhadap masyarakat biasa, yang bahkan terpaksa kehilangan mata pencaharian demi mematuhi protokol kesehatan."Ini tidak boleh, kasihan masyarakat itu sampai harus diberi sanksi, tidak boleh berjualan dan lain sebagainya demi mematuhi peraturan pemerintah," ungkit Mu'ti."Sementara ada kelompok elit tertentu (yang dibiarkan). Ini tidak hanya kasus acara Habib Rizieq, ya, tapi juga misalnya kerumunan pilkada," tambahnya.