Laporan Wartawan Gridhot.ID, Candra Mega
Gridhot.ID - Negara Indonesia semakin lama semakin padat penduduknya.
Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat Indonesia semakin padat.
Salah satu kota di Indonesia yang dijadikan tolak ukur kepadatan penduduk adalah Jakarta.
Baca Juga : Jokowi Bakal Pindahkan Ibu Kota Indonesia ke Luar Jawa, Siap Siap Bedhol Pemerintahan
Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta dinilai sudah tak efektif untuk menjalankan pemerintahan negara karena kondisinya semakin padat.
Baru-baru ini, pembahasan rencana pemindahan ibu kota Negara Indonesia ke luar pulau Jawa kembali terdengar.
Sebelumnya pada 3 Januari 2018 lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sudah menyerahkan rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Juga : Keciduk Mesum di Siang Bolong, Dua Pelajar SMP Dihukum Satpol PP Guling-guling di Alun-alun
Dilansir Gridhot.ID dari Kompas, Senin (29/4/2019), Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati, mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota akan dibahas dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta pada Senin (29/4/2019).
Wacana untuk memindahkan ibu kota Indonesia, Jakarta ke daerah lain di luar pulau Jawa sebenarnya bukan merupakan proses yang tak mudah.
Perpindahan ibu kota Indonesia ke daerah lain merupakan rencana jangka panjang yang harus dilakukan secara bertahap.
Baca Juga : Lama Tak Muncul, Bintang Iklan Cilik Afiqah Kini Jadi Member JKT48
Hal ini dikarenakandaerah pengganti ibu kota sudah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
Ada dua alasan utama kenapa ibu kota harus pindah dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Ibu kota harus pindah dalam jangka pendek jika dalam kondisi darurat seperti peperangan atau bencana alam.
Baca Juga : Demam Film Avengers: Endgame, Tukang Pos Rela Pakai Kostum Spiderman Saat Antarkan Surat
Perpindahan ibu kota dalam jangka pendek pun harus melihat daerah pengganti apakah sudah siap dan mampu menerima.
Monumen Nasional (Monas)
Kendati demikian, Presiden Joko Widodo yakin pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta bakal terwujud suatu hari nanti.
Presiden Joko Widodo pun menekankan persiapan yang matang demi mewujudkan hal tersebut.
"Memindahkan ibu kota negara membutuhkan persiapan yang matang."
"Sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk memperhatikan pada aspek geopolitik geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan."
"Tapi saya meyakini Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," ujar Jokowi.
Baca Juga : Terkuak Skenario Hoaks Ratna Sarumpaet, Kode 08 Muncul di Percakapan WhatsAppnya dengan Fadli Zon
Mengutip Antara, Sabtu (14/7/2018), Pejabat Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan pemerintah pusat telah mempersiapkan tiga alternatif yang menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia.
Tiga kota yang menjadi alternatif lokasi ibu kota yang baru yakni Palangkaraya dan sekitarnya Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Panajam dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo
"Untuk mengkaji memilih tiga lokasi yang jadi alternatif ini, pemerintah pusat melibatkan Bank Dunia."
"Alasan pelibatan Bank Dunia ini, karena pemerintah pusat menganggap lembaga itu independen dan objektif dalam mengambil keputusan," kata dia, Jumat (14/7/2018).
Baca Juga : Suami Bejat, Usai Hamili Istrinya Hingga Lahirkan 44 Orang Anak, Kini Ia Minggat Tak Mau Urus Keluarga
Terkait dengan pemindahan ibu kota ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, daerah yang bisa menjadi ibu kota baru harus memenuhi berbagai persyaratan.
"Yang kami lihat pertama topografi, tidak daerah banjir, bukan rawa-rawa, sampai dengan air, dan aspek kecocokan sebuah kota," ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).
Ia pun menegaskan pemilihan ibu kota baru telah diputuskan di luar Pulau Jawa.
Baca Juga : Geger, Jasad Pria 42 Tahun Asal Bengkulu Kembali Bergerak Saat Dimandikan
Hanya saja daerah mana yang ditetapkan sebagai kandidat ibu kota baru, hal itu ada di tangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Dilihat kan lokasi di mana yang cocok dari sisi pemilikan lahan dan mana yang cocok untuk sebuah kota. Tapi perjalanan lebih teknis itu dilakukan Menteri Bappenas," kata Sofyan.
Sofyan Djalil pun menegaskan jika tidak semua daerah yang di wilayah luar Jawa dapat menjadi ibu kota.
"Kami cari di luar Jawa, jadi enggak semua tanah cocok, misalnya kalo hujan banjir, jangan lagi ibu kota baru seperti itu," pungkasnya.
(*)