Laporan Wartawan GridHot.ID, Siti Nur Qasanah
GridHot.ID - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan dengan wartawan dan media asing di Kertanegara, Senin (6/5/2019).
Prabawo menyebut ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif selama penyelengaraan Pilpres 2019.
"Pada intinya, kami mencoba untuk menjelaskan kepada warga dunia dan Indonesia tentunya, bahwa kami mengalami pemilu dengan aksi kecurangan yang terbuka dan terbukti melenceng dari norma demokrasi," ujar Prabowo seperti dikutip GridHot.ID dari Kompas.com.
Menurut Prabowo, kecurangan yang masif dan sistemik itu terlihat dari pemberdayaan aparat kepolisian secara terang-terangan.
Selain itu ada pula penggunaan institusi pemerintahan seperti badan intelijen.
Prabowo menyebut bahwa pihaknya memiliki bukti dan laporan atas berbagai kecurangan yang terjadi.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya memiliki beberapa ahli yang akan memberikan paparan teknisnya.
Baca Juga : 11-12 dengan Prabowo, Jokowi Dapat Sapaan 'Siap Presiden' Saat Diberi Hormat oleh Adian Napitupulu CS
"Kami memiliki banyak bukti dan laporan. Kecurangan surat suara seperti surat suara yang sudah dicoblos sebelum pemilu misalnya yang ditemukan di Malaysia, dan berikutnya hal-hal lain," kata Prabowo.
Melansir dari The Straits Time, dalam pertemuan itu, Prabowo menyebut kecurangan ada kesalahan penginputan data di 73.000 TPS.
Lalu, ada sekitar 6,7 juta orang tak mendapatkan undangan untuk memilih.
Prabowo juga mengungkap kesulitannya dalam mendapatkan izin kampanye, hingga penggunaan perusahaan milik negara untuk membiayai kampanye capres no urut 01, Joko Widodo.
Penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun dirasa merugikan pihak Prabowo.
Baca Juga : Punya Nama 'Menang Prabowo', KTP Pria Ini Viral di Media Sosial
"Kami meminta verifikasi dan koreksi dari semua penyimpangan ini," kata Prabowo.
"Kami meminta koreksi itu selesai sebelum tanggal 22 Mei," sambungnya.
Untuk memperbaiki kesalahan itu, pihak Prabowo bahkan telah menyiapkan banyak pakar IT dari nasional maupun internasional.
"Permintaan kami adalah untuk mengoreksi penyimpangan yang ada, serta menunjukkan komitmen guna proses demokrasi yang benar dan adil," tambah Prabowo.
Sebagaimana diketahui, pertemuan ini tertutup untuk jurnalis lokal.
Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) beralasan sesi ini khusus untuk media asing karena sesi dengan media lokal sudah sering dilakukan. (*)