Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.
"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPN Djoko Santoso.
Menurut dia, dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal, namun tak pernah ditindaklanjuti.
"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur dan sistematis," kata Djoko.
Melihat hal ini terjadi, kondisi politik di Indonesia semakin terlihat sedang dalam suasana yang panas.
Baca Juga : Sumbang Uang Rp 1000 Perak, Minimarket Digeruduk Massa Penggalangan Dana
Takut akan berdampak semakin luas, Presiden Jokowi pun akhirnya memutuskan segera mengambil tindakan untuk berjaga-jaga menghadapi efek dari situasi politik ini.