Laporan reporter Gridhot.ID, Nicolaus Ade Prasetyo
Gridhot.ID - Situasi politik di Indonesia terasa semakin panas menjelang perhitungan final hasil Pemilu 2019.
Pengumuman hasil Pemilu 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019 besok.
Seiring menjelang pengumuman hasil Pemilu tersebut, kubu pasangan 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno diberitakan menggemakan Pemilu curang dan akan melaksanakan memobilisasi kekuatan massa atau "people power".
Isu akan adanya gerakan "people power" semakin gencar berbarengan dengan aksi demonstrasi massa pendukung 02 di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat (11/5/2019).
Para demonstran tersebut mengawal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga saat melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019.
Namun, gerakan "people power" ini ternyata mendapat banyak perlawanan dari TNI Polri, masyarakat sipil dan tak sedikit juga pakar politik.
Karena banyak yang menganggap bahwa gerakan "people power" ini merupakan gerakan yang mengarah pada makar.
Dilansir Gridhot.ID dari Kompas.com (16/5/2019), Sebanyak 1.500 pendekar Pagar Nusa Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, siap membantu TNI dan Polri mengamankan gerakan "people power" yang didengungkan sekelompok massa.
Ketua Pagar Nusa Kebumen Kiai Asyhari Muhammad Al Hasani secara tegas mengatakan, pihaknya menolak "people power" karena itu merupakan gerakan inkonstitusional dan bersifat provokatif.
"Pagar Nusa itu kan tugasnya sebagai pagarnya NU (Nahdlatul Ulama) dan bangsa. Kalau ada yang buat keributan, apalagi di NKRI, kami siap untuk melawan," kata Gus Hari, demikian sapaannya, Kamis (16/5/2019).
Pendekar Pagar Nusa Kebumen, Jawa Tengah, siap membantu TNI dan Polri
Baca Juga : Prabowo Keukeuh Ingin Batalkan Perhitungan Pilpres Bukan Pileg, BPN: Jokowi Itu Kan Capres Bukan Caleg
Gus Hari mengatakan juga bahwa gerakan people power mengarah pada tindakan makar dan tidak menghormati sistem demokrasi yang ada.
"Kami sebagai pendekar Pagar Nusa sangat tidak sependapat gerakan tersebut, tidak menghormati KPU, tidak percaya terhadap Polri dan TNI sebagai pengaman NKRI adalah suatu tindakan yang salah," ujar Gus Hari.
Demo Bawaslu
Pendekar Pagar Nusa, menyatakan mengecam dan akan melawan gerakan yang akan dilakukan oleh sekelompok orang untuk melemahkan pemerintahan yang sah.
Baca Juga : Hadapi Kemungkinan Terburuk 22 Mei, Polri Siap Kerahkan 32.000 Personel untuk Jaga Keutuhan NKRI
Bahkan gerakan yang diusung oleh BPN ini ternyata mengalami banyak penolakan dari pihak internalnya.
Dikabarkan dari Gridhot.ID, Ferdinand Hutahean selaku Juru Bicara (JUbir) BPN menilai ada perbedaan sikap antar Pendukung 02 dengan Prabowo Subianto mengenai People Power.
Ferdinand mengaku beberapa kali mendengar Prabowo menghimbau agar People Power secara damai.
"Memang kita lihat ada perbedaan sikap pendukung 02 dengan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo beberapa kali saya dengar untuk mengimbau people power secara damai. Ini menjadi lucu, sementara pendukungnya selalu berteriak people power untuk mengakhiri kekuasaan ini," kata Ferdinand saat dihubungi, Sabtu (11/5/2019).
Prabowo Subianto dan Ferdinand Hutahaean
Baca Juga : Ancaman HS Disebut Hanya Bentuk Aspirasi Masyarakat, Novel Bamukmin Dapat Sorakan dari Penonton Mata Najwa
Bahkan, menurut Ferdinand, perbedaan sikap ini tak hanya terjadi pada pendukung Prabowo di akar rumput.
Pendukung di tingkat elite, seperti Amien Rais, juga ikut menyuarakan people power yang bertujuan menggulingkan kekuasaan lewat jalanan.
"Karena Pak Amien Rais sendiri menyatakan tidak usah ke Mahkamah Konstitusi, people power saja. Ini harus dijelaskan karena posisi Amien Rais adalah dewan penasihat BPN, jadi ini membuat situasi tidak kondusif," ujar Ferdinand.
Baca Juga : Berstatus Janda dan Bekerja Serabutan, Kini IY Siap Huni Jeruji Besi Tinggalkan Ketiga Anaknya
Oleh karena itu, Ferdinand meminta Prabowo untuk menegaskan lagi sikapnya yang hendak menempuh cara-cara konstitusional dalam memenangi Pilpres 2019.
Menurut dia, penegasan sikap ini penting agar tak ada lagi silang pendapat di antara barisan pendukung paslon 02.
"Hal ini telah membuat sedikit perbedaan diantara koalisi adil makmur, termasuk Demokrat bahkan dituding berkhianat karena tidak mendukung upaya (people power) tersebut," kata Ferdinand.
Ketua Divisi Advokasi Partai Demokrat ini menegaskan, partainya mengecam aksi people power bila dimaksudkan untuk menggulingkan kekuasaan.
Demo Bawaslu
Baca Juga : Prabowo Keukeuh Ingin Batalkan Perhitungan Pilpres Bukan Pileg, BPN: Jokowi Itu Kan Capres Bukan Caleg
Demokrat, kata dia, hanya akan menggunakan jalur hukum dan sesuai konstitusi dalam menuntut keadilan dan kebenaran.
"Selama people power yang disuarakan muncul kesannya untuk menggulingkan kekuasaan, maka Demokrat dipastikan tidak ada disana," tegas Ferdinand. (*)