Laporan Wartawan Gridhot.ID, Candra Mega
Gridhot.ID -Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menganjurkan agar Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai politik pendukungnya.
Adapun parpol pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, Berkarya dan Demokrat.
Anjuran itu disampaikan Rachland Nashidik melalui akun Twitter pribadinya,Sabtu (8/6/2019).
Baca Juga: Disebut Tertangkap Kamera Gandeng 2 Wanita ke Hotel Alexis, Andi Arief Angkat Bicara
Menurut Rachland Nashidik, saat ini Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 telah usai.
Sementara, BPN pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun proses tersebut tidak melibatkan peran partai koalisi.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai.
Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir.
Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland seperti dikutip Gridhot.ID.
Pada cuitan lain,RachlandNashidik juga mengusulkan Joko Widodo untuk membubarkan koalisi partai politik.
Rachland Nashidik menilai mempertahankan koalisi seperti mengawetkan permusuhan di antara dua kubu dan memelihara potensi benturan di akar rumput.
"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput.
Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," lanjutnya.
Baca Juga: Prabowo - Sandi Bawa Pengacara yang Berpengalaman Menang Gugatan di MK
Pasalnya, pembubaran koalisi dinilai sebagai langkah terbaik untuk menyatukan masyarakat yang terpecah belah karena Pilpres 2019.
Menurut Rachland Nashidik, proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya tak membutuhkan peran parpol koalisi.
"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput.
Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," tutur dia.
Rachland Nashidik juga mengatakan jika membubarkan koalisi partai bukan berarti melupakan jasa para parpol pendukung.
"Siapa pun nanti yang setelah sidang MK menjadi presiden terpilih, dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet.
Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem presidensial," ucap Rachland Nashidik.
(*)