Laporan Wartawan Gridhot.ID, Candra Mega
Gridhot.ID - Pembahasan rencana pemindahan ibu kota Negara Indonesia ke luar pulau Jawa terus berhembus kencang.
Dikutip dari Kompas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah menyetujui perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.
Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin, (29/7/2019).
"Iya, nanti diumumkan (perpindahan ibu kota negara)," kata Bambang.
Namun, pihaknya enggan menyebut provinsi mana di Pulau Kalimantan uang bakal dipilih presiden sebagai ibu kota baru.
"Pulaunya Kalimantan, provinsinya, nanti (menyusul)," ujar Bambang.
Baca Juga: Pemerintah Disebut Libatkan Bank Dunia untuk Tentukan Lokasi Ibu Kota Negara yang Baru
Sebelumnya, Jokowi disebut menginginkan rencana pemindahan ibu kota tak hanya jadi wacana semata.
Saat ini, terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibu kota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.
Pada tahap awal ibu kota baru akan menampung 1,5 juta penduduk.
Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.
Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.
Setidaknya, untuk membangun ibu kota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.
Dikutip dari Antara, harga tanah di lokasi bakal ibu kota Indonesia yang baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mulai naik hingga empat kali lipat dari harga sebelumnya.
"Masyarakat sekarang banyak berbondong-bondong ada yang menjual tanahnya, karena harganya sedang naik empat kali lipat," kata Binartha salah satu masyarakat di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Selasa.
Binartha menjelaskan bahwa kenaikan harga tanah di dekat lokasi pemukiman terjadi karena masyarakat banyak yang termakan tingginya harga tanag setelah isu pemindahan ibu kota.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Gunung Mas, satu kavling tanah biasanya dipatok ukuran 20x30 meter, dengan harga Rp 10 juta jika jauh dari pemukiman.
Sedangkan harga tanah yang dekat dengan pemukiman biasanya dihargai Rp 25 juta.
Dengan munculnya informasi akan dijadikan ibu kota, tanah melonjak menjadi Rp 40 juta per kavling dan Rp 100 juta per kavling bila dekat dengan pemukiman atau naik empat kali lipat.
Menanggapi hal tersebut, Camat Manuhing Sugiarto menghimbau agar masyarakat tidak perlu ambil langkah spekulatif dengan aksi jual beli tanah.
"Lokasinya saja belum dipastikan titiknya, kok sudah pada jual beli,nanti kalau salah kan rugi besar, tidak usah beli-beli tanah dulu," kata Sugiarto.
Berdasarkan informasi, Presiden Jokowi usai mengunjungi Kecamatan Manuhing, Gunung Mas pada Mei 2019 mulai menaruh hati dengan lokasi tersebut.
Namun, hingga saat ini kajian masih dilakukan.
Data menunjukkan, prediksi kebutuhan lahan untuk Istana Negara akan memakan luas sekitar 121 hektare, jika administrasi tanah milik warga tidak diperbolehkan degan cara yang benar, ditakutkan lahan yang terkena dampak pembangunan tidak akan mendapat ganti rugi.
Sugiarto menghimbau agar masyarakat tidak terbawa isu menganai tingginya harga tanah yang akan diganti nantinya, menyusul pembangunan Istana Negara yang akan dicanangkan.
(*)