Laporan Wartawan Gridhot.ID, Angriawan Cahyo Pawenang
Gridhot.ID - Sosok-sosok di kabinet kerja Presiden Jokowi sudah mulai menampakkan diri satu persatu di Istana.
Ada beberapa nama di dalam kabinet kerja jilid 2 yang tentu saja mengejutkan masyarakat.
Namun adapula beberapa pertanyaan mengenai beberapa sosok yang belum diketahui alasannya datang ke Istana Negara.
Salah satunya adalah sosok Bupati Minahasa Selatan, Tetty Paruntu yang datang mengenakan kemeja putih namun disebut Sekretariat Presiden sebagai 'tamu tak diundang'.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Juru Bicara (jubir) Presiden kemudian menjelaskan mengenai kedatangan Tetty Paruntu ke Istana.
Jubir Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan kalau Tetty memang sempat masuk sebagai calon menteri.
Namun nama Tetty dicoret langsung di detik-detik terakhir.
Ternyata ada pertimbangan besar yang jadi faktor pencoretan nama Tetty tersebut.
Tetty diketahui memiliki rekam jejak terkait kasus korupsi.
"Memang diundang, tapi ada pertimbangan prinsip kehati-hatian," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
"Terutama soal pemanggilan beliau (di KPK)," ucap Fadjroel.
Bahkan nama Tetty Paruntu sempat disebut dalam kasus Bowo Sidik.
Tetty diketahui pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat politikus Partai Golkar Sidik Pangarso.
Dirinya mengakui sempat kecolongan dan tidak mendeteksi sejak awal masalah rekam jejak Bupati Minahasa tersebut.
Pihak Istana baru menyadarinya setelah Tetty datang.
Dikutip Gridhot dari Tribunnews, Tetty mengaku kalau dirinya datang ke Istana karena memang mendapat panggilan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Tetty juga menjelaskan kalau di Istana dirinya diminta untuk mengklarifikasi masalah kasus yang menyangkut namanya.
Yang pertama tentu saja permasalahan kasus korupsi yang menjerat Bowo Sidik.
Dalam dakwaan KPK, Bowo disebut menerima suap sebesar Rp 2,6 miliar dari Tetty Paruntu atas kerja sama pengangkutan pupuk dan gratifikasi senilai Rp 7,7 miliar terkait jabatannya sebagai pimpinan Komisi VI DPR.
Tetty mengonfirmasi hal tersebut dan mengatakan kalau dirinya tidak melakukan pemberian uang.
Kasus kedua adalah mengenai mutasi ASN.
“Saya juga membantah soal kasus mutasi ASN, yang ditanyakan Pak Pratikno. Kasus itu sama sekali tidak ada. Saya juga heran, kok isu itu muncul,“ jelas Tetty.
Airlangga dikatakan membantu Tetty di Istana mengenai kasus yang ditanyakan.
Ditolak untuk jadi menteri Jokowi tak membuatnya gusar.
"Saya tidak pernah minta-minta untuk diutus Partai Golkar. Catat itu Bang,“ sambung Tetty.
Dirinya mengatakan tetap akan mendukung keputusan Presiden Jokowi apapun itu yang terbaik.
"Saya kan bukan orang yang tidak punya pekerjaan," jelas Tetty.
(*)