Bongkar Soal RAPBD DKI Jakarta Ke Publik, William Aditya Sarana Justru Dikritik Fraksi PKS: Timing-nya Enggak Tepat

GridHot.ID - Beberapa waktu belakangan, cuitan politisi PSI William Aditya Sarana sempat heboh di jagad Twitter.

Sebab, William Aditya Sarana melalui akun twitternya @willsarana dengan berani membeberkan rancangan anggaran DKI Jakarta yang terlihat janggal, seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar.

William juga sempat mengatakan agar Anies Baswedan bisa kembali membuka akses ke publik terkait RAPBD.

Baca Juga: Masih Keturunan Orang Maluku, Beginilah Potret Istri Stefano Lilipaly yang Memiliki Paras Cantik nan Eksotis

"APBD berasal dari rakyat, karena itu rakyat harus bisa mengetahui peruntukannya," ujar dia.

Dilansir dari Kompas.com, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhaimi mengkritik cara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengawasi RAPBD dengan cara mengunggah ke sosial media.

Menurut Suhaimi, apa yang dilakukan Politisi PSI, William Aditya Sarana memang baik, tapi tidak dilakukan di waktu yang tepat.

Baca Juga: Diam-diam Membayar Makanan untuk Petugas Kepolisan, Gadis 8 Tahun Ini Rupanya Punya Alasan Memilukan

"Timing-nya yang enggak tepat. Silakan kritisi dan itu kewajiban kita sebagai anggota dewan dan wakil masyarakat juga. Tetapi jangan kasih oret-oretan (draf/rancangan), kemudian itu yang dikritisi," ujar dia saat ditemui di Kantornya, Gedung DPRD DKI Jakarta lantai 9, Selasa (5/11/2019).

Suhaimi menjelaskan, yang dilakukan PSI mengganggu proses yang saat ini masih baru berjalan. Penetapan APBD memiliki tahapan dari tingkat RW sampai ke tingkat Provinsi.

"Itu semua ada prosesnya. Semua proses itu diinput dan diproses. Tingkat kesalahannya ibarat baru oret-oretan dan itu sudah dikomentari," ujar dia.

Baca Juga: Berusia Hampir Setengah Abad, Beginilah Penampilan Ariadna Thalia Sodi Miranda, Pemeran Utama Telenovela Marimar yang Ternyata Masih Terlihat Cantik dan Mempesona

Itulah sebabnya, Suhaimi menilai kritik PSI sebagai bentuk kesalahpahaman dari konsep transparansi.

Kata dia, yang dimaksud transparan adalah proses yang sesuai dengan alur yang sudah disepakati bersama.

"Jangan transparan maunya kita sendiri, harus sesuai aturan. Prosedur itu dan aturan itu dijalankan, itulah yang dimaksud transparan. Kalau itu sudah dijalankan ya transparan namanya," ucap Suhaimi.

Baca Juga: Dengar Suara Teriakan dari Dalam Makam Seorang Wanita, Warga Langsung Lakukan Pembongkaran, Saat Dibuka, Ternyata Ini yang Terjadi

Selain itu, lanjut Suhaimi, pembahasan RAPBD penuh dalam suasana transparan dan terbuka. Mulai dari penyampaian badan anggaran sebagai KUA-PPAS hingga pembahasan tingkat komisi.

"Dibahas di komisi-komisi dan semuanya terbuka. Apa yang tidak transparan?" pungkas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kritik Cara PSI Soal Lem Aibon, PKS: Timing Tidak Tepat"

(*)