Laporan Wartawan Gridhot.ID, Angriawan Cahyo Pawenang
Gridhot.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sudah memastikan akan menghapus Ujian Nasional.
Dikutip Gridhot dari Warta Kota, Nadiem Makarim mengungkapkan banyak faktor yang mendukung rencananya tersebut.
"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat. Sebenarnya dari guru, dari murid, dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang inginnya bukan menghapus, tapi menghindari hal yang negatif," ujar Nadiem di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).
Nadiem kemudian mencontohkan stres dikalangan para siswa menjelang Ujian Nasional.
Para siswa akan mendapatkan rasa kawatir yang berlebihan dalam menghadapi Ujian Nasional.
Dirinya mengatakan kalau dia tidak semata-mata akan langsung menghapus UN begitu saja.
Nadiem menjelaskan akan memperbaiki esesnsi dari Ujian tersebut sehingga bisa mendapatkan metode terbaik dalam menentukan prestasi siswa.
"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa. Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem.
Namun rencana Nadiem menghapus UN ini masih dalam perjalanan panjang.
Dikatakan untuk 2020 sendiri Ujian Nasional masih akan tetap berjalan seperti biasanya.
Nadiem sendiri bersama timnya masih melakukan kajian dan evaluasi untuk menyuseskan rencananya.
"Masih dikaji, baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," kata Nadiem.
Meski sudah yakin akan menghapus Ujian Nasional, ternyata pemimpin sebelumnya sempat seakan menolak penghapusan UN.
Dikutip Gridhot dari Antara, Jusuf Kalla ketika masih menjabar sebagai wakil Presiden Jokowi mengatakan kalau penghapusan Ujian Nasional akan berbahaya bagi sistem pendidikan.
Dirinya mengungkapkan nantinya ditakutkan tidak ada tolak ukur terhadap evaluasi belajar siswa.
"Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN daja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada,"
"Tidak ada parameter untuk mengukur (pendidikan Indonesia) maju atau mundur)," kata JK di Kantor Wapres pada Maret 2019 lalu.
Ujian Nasional dianggap sebagai cara untuk mengevaluasi proses belajar siswa tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah mengengah atas (SMA).
Ketentuan tersebut bahkan tercantum dalam undang-undang.
Saat itu Jusuf Kalla mengomentari mengenai ide Sandiaga Uno dalam debat Pilpres untuk menghapus UN.
Sementara itu menurut pengamat, UN memang layak dihapuskan karena anggarannya bisa digunakan untuk prasarana lainnya.
Dikutip Gridhot dari Kompas.com, Darmaningtyas selaku Pengamat Pendidikan mengatakan Ujian Nasional memang seharusnya tidak dijalankan.
"Sudah enggak perlu, evaluasi kan enggak harus lewat ujian nasional, bisa berbagai macam cara," kata Darmaningtyas.
"Kalau evaluasi belajar kan tanggung jawab guru, yang evaluasi lembaga oleh Badan Akreditasi Nasional," tambahnya.
Dirinya mengatakan kalau anggaran UN nantinya bisa digunakan unruk prasarana lain yang masih berhubungan dengan pendidikan.
"Kalau itu dihapuskan kan dananya bisa untuk peningkatan sarana dan prasarana, untuk pelatihan guru, ya mungkin untuk bantuan sekolah-sekolah swasta yang masih tertinggal," ujar Darmaningtyas.
Dia menyebutkan kalau Ujian Nasional sendiri membutuhkan anggaran tiap tahunnya hingga Rp 500 miliar.
"Jadi kalau UN dihapuskan itu bisa mengefisiensikan anggaran rata-raa setahun bisa Rp 500 miliar, dan itu bisa dipakai untuk peningkatan sarana dan prasarana," pungkasnya.
(*)