Laporan Wartawan Gridhot.ID, Candra Mega
Gridhot.ID - Jokowi dikenal sebagai presiden yang getol dengan visi misi soal pembangunan untuk Indonesia.
Semenjak memimpin, berbagai proyek pembangunan infrastruktur telah dilakukan di berbagai daerah.
Namun, ternyata masih ada program yang mengganjal dalam visi misinya.
Yaitu soal pembangunan kilang minyak.
Jokowi sendiri telah melangsungkan pertemuan dengan Komisaris Utama PT Pertamina Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Pertemuan Jokowi dengan Ahok dan Nicke tak lain membahas core bisnis Pertamina sebagai perusahaan minyak.
Mulai dari impor migas, persiapan B30, lifting minyak dan gas, defisit transaksi berjalan, hingga pembangunan kilang minyak.
"(Kami bertemu membahas) urusan migas. Berkaitan dengan impor migas, B20, dan B30," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (10/12/2019) yang dikutip dari Tribunnews.com.
Sembari bertemu, Jokowi menyampaikan keinginannya kepada Ahok dan Nicke.
Ia ingin Pertamina segera membangun kilang minyak baru agar produksi dalam negeri bisa meningkat.
"Iya itu kesitu larinya juga pembangunan kilang minyak."
"Pembangunan kilang minyak itu harus, masa 34 tahun kita nggak bisa bangun kilang minyak, kebangetan," tegas Jokowi.
Baca Juga: Tak Lagi Jadi Istri Ahok, Veronica Tan Tampil Sederhana Saat Merayakan Ulang Tahun Putra Sulungnya
Jokowi pun nampak jengkel terkait pembangunan kilang minyak yang terkesan sangat lamban.
Jokowi menduga ada pihak yang menghambat berdirinya kilang minyak untuk menekan impor.
"Ini ada yang memang menghendaki kita impor terus," ujar Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Istana Negara, Senin (16/12/2019).
Dalam 34 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi membangun kilang minyak.
Karena hal itu, setelah dilantik bersama Jusuf Kalla pada 2014, Jokowi langsung mengintruksikan jajarannya untuk membangun kilang minyak.
"Sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang (periode) pertama, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini dari lima (kilang) yang ingin kita kerjakan, satu pun enggak ada yang berjalan, satu pun (tidak ada)," ujar Jokowi.
Melansir dari Kompas, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu meminta Ahok tak hanya diberi tugas soal bagaimana penerapan program B30.
"Kalau Ahok diberi tugas disuruh bereskan B30, itu (B30) tugasnya kepala divisi. Dia kan katanya orang hebat, orang hebat harusnya kasih kerjaan yang berat," ujar Said dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Said menyarankan, seharusnya Ahok diberi tugas untuk menjadi fasilitator antara Pertamina dan pemerintah.
Misalnya, Ahok harus datang menemui Jokowi dan menyatakan jangan lagi menugaskan Pertamina dengan tugas-tugas yang malah membebani kinerja keuangan perusahaan plat merah itu.
"Tugasnya Ahok seharusnya datang ke presiden, bilang jangan lagi tugasin Pertamina yang malah membebani," kata Said.
Selanjutnya, Ahok diminta datang menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Said, Ahok harus berani menegaskan ke Luhut bahwa jangan ada lagi orang-orang yang mengintervensi investasi yang masuk ke Pertamina untuk pembangunan kilang.
Kemudian, Ahok juga perlu menemui Menteri ESDM Arifin Tasrif soal mekanisme pelelangan blok migas.
Menurut Said, dahulu Pertamina diberikan secara cuma-cuma untuk mengelola suatu blok migas yang telah habis masa kontraknya.
"Keempat, datang ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani) minta bayar utang pemerintah ke Pertamina. Dia (Ahok) kan katanya orang hebat, kasih dong tugas itu, kalau B30 itu kerjaan ecek-ecek," ucap dia.
Per Mei 2019, pemerintah disebut memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun.
Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya.
(*)