Find Us On Social Media :

'Enggak Adil Ini Pak Jokowi, Masa yang Dikasih Bantuan Banyak Itu Jawa Tengah sama Jawa Timur'

Presiden Jokowi

GridHot.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bercerita saat gubernur daerah lain memarahinya karena pemerintah dianggap memberikan bantuan dana besar hanya untuk 2 provinsi, yakni provinsi Jawa Timur dan provinsi yang dipimpinnya, Jawa Tengah.

"Kita rapat di Bappenas, saya dimarahi oleh beberapa gubernur. 'Enggak adil ini Pak Jokowi ini. Masak yang dikasih bantuan banyak 5 tahun ke depan itu Jawa Tengah sama Jawa Timur'," ucap Ganjar di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Karena mendapatkan omongan seperti itu, Ganjar pun langsung membuka data yang dipunyainya kepada para gubernur dan menjelaskan soal bantuan tersebut.

Baca Juga: Didekati Duda Usia Hampir Setengah Abad, Begini Reaksi Nikita Mirzani, Sahabat Nyai Langsung Soroti Wajah Tampannya

"Maka saya sampaikan, Kawan-kawan gubernur jangan marah dulu. Biasanya kalau ada hoaks memang suka marah. Pokoknya kita harus berperan, jangan berperang karena kita NKRI, dan jangan baperan," ujarnya.

"Saya kasih tahu, saya buka datanya. APBN kita itu ada 205 pekerjaan. Itu duitnya cuma Rp 46,1 triliun dan itu hanya 13 persen. Tahukah bapak ibu, 42,5 persen dari 31 proyek itu ternyata dibiayai dari KPBU," tambah Ganjar.

Dia pun buka-bukaan tentang nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Jawa Tengah yang sebetulnya tidak mencukupi untuk membiayai semua pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Baca Juga: Bolak-balik Tampil Menyanyi, Istri Asharaf Sinclair Panen Kritikan Netizen Lantaran Dianggap Tak Jalani Masa Iddah, Ustaz Maulana Jelaskan Hal Ini

Karena tak merasa cukup, dia mengadopsi skema KPBU.

"Lalu saya sampaikan, kami punya 13 proyek kurang lebih Rp 92 triliun. Dan kemudian swasta ada 12 proyek itu kurang lebih Rp 60 triliun. APBD kami cuma 100 million. Jadi setelah saya buka itu, lantas semua kaget, "'Oh gitu Pa'. Makanya kita harus belajar (konsep KPBU)," jelas dia.

Lantas, Ganjar pun menuturkan para gubernur mesti mengadopsi skema KPBU di daerahnya. Sebab, pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing tak bisa hanya mengandalkan APBD yang terbatas.

Apalagi kata Ganjar, hampir sebagian besar permintaan masyarakat adalah infrastruktur. Tak hanya pembangunan jalan, masalah di sektor pariwisata, sampah, hingga air yang menjadi kebutuhan dasar harus dicarikan jalan keluarnya.

"Kalau kita menyerah pada APBD saja, ya kita nunggu urut kacang. Perubahannya ya tidak akan terjadi. Begitu-begitu saja. Inovasi tidak terjadi, kreasi mana mungkin," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cerita Ganjar Pranowo Dimarahi Gubernur Lain karena Dapat Bantuan Lebih Banyak dari Jokowi"

(*)