Lantang di Depan Media, Refly Harun Kritik Habis Kenaikan Iuran BPJS: Negara Hadir untuk Menghabiskan Uang Rakyat

Gridhot.ID - Kenaikan iuran BPJS dapat kritikan pedas dari seorang pakar hukum.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun terlibat perdebatan dengan PLT Deputi 2 KSP, Abetnego Tarigan.

Perdebatan keduanya terjadi saat membicarakan soal kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Juga: Kapal Perang Amerika Serikat Lakukan Social Distancing dengan Armada Pasukan Iran di Lautan, Bukan Gara-gara Corona, Keduanya Siap Adu Tembak Sampai Titik Darah Penghabisan Jika Saling Mendekat

Menurut Refly Harun, kenaikan BPJS justru menunjukkan kehadiran pemerintah untuk mengambil uang rakyat.

Namun, Abetnego Tarigan merasa tersinggung dan langsung membantah pernyataan Refly Harun.

Perdebatan keduanya itu terjadi dalam kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Minggu (17/5/2020).

Baca Juga: Dua Hari Jelang Lebaran, Asteroid Berukuran Hampir 1.500 Meter Terpantau Meluncur Mendekati Bumi, Benarkah Berbahaya?

"Negara hadir untuk ngambil uang masyarakat gitu," kata Refly tertawa.

"Coba tunjukin dulu, Bang Refly," sahut Abetnego.

Mendengar pernyataannya langsung dibantah, Refly lantas meminta Abetnego tenang dan mendengarkan penjelasannya.

Baca Juga: Meninggal Dunia dalam Kondisi Hamil 4 Bulan, Ari Puspita Sari Justru Tak Pernah Merawat Pasien Corona, Pihak Rumah Sakit Selidiki Awal Mula Sang Perawat Tertular Virus

Namun, Abetnego terus meminta penjelasan Refly.

Ia merasa pernyataannya disambut dengan tuduhan yang jelas disampaikan oleh sang pakar.

"Pak Abet, saya jelaskan dulu, saya kan tidak pernah membantah Anda."

Baca Juga: Meninggal Dunia dalam Kondisi Hamil 4 Bulan, Ari Puspita Sari Justru Tak Pernah Merawat Pasien Corona, Pihak Rumah Sakit Selidiki Awal Mula Sang Perawat Tertular Virus

"Ini kan cara diskusi yang baik, tenang dong," ucap Refly.

"Penjelasan saya selalu diberi tuduhan," kata Abetnego.

"Tenang dulu, tenang tenang," sambung Refly.

Baca Juga: Pemerintah Gonta-ganti Aturan, Luhut Panjaitan Akhirnya Angkat Bicara, Akui Masyarakat Memang Harus Berdamai dengan Corona, Sang Menteri: Kita Memang Belum Ada Pengalaman...

Melanjutkan penjelasannya, Refly menyebut ada upaya pemerintah menutupi defisit anggaran BPJS dengan menaikkan iuran.

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung kenaikan iuran BPJS yang sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Tahun 2018, BPJS itu kan defisit (Rp) 12,2 triliun, kemudian 2019 diperkirakan defisit (Rp) 28 triliun," terang Refly.

Baca Juga: Hasrat Perang Kian Membara, AS Jawab Provokasi China dengan Layarkan Kapal Induk Theodore Roosevelt, Tak Mau Tinggal Diam Saat Tahu Pasukan Militernya Dilecehkan

"Ketika ada Perpres sebelumnya yang dibatalkan MA, itu ada skenario kenaikan yang memungkinkan BPJS bisa surplus ratusan triliun."

Dalam peraturan yang baru, kenaikan iuran hanya terjadi pada peserta kelas 1 dan kelas 2 BPJS.

Sedangkan untuk kelas 3 masih mendapat subsidi pemerintah hingga akhir 2020.

Baca Juga: Makin Nantang, Donald Trump Sebut China Melakukan Pembunuhan Massal di Dunia, Sumpah Serapah Berani Diungkapkan di Depan Media

Terkait hal itu, Refly menyebut keberadaan subsidi itu justru menyusahkan pemerintah daerah.

"Pada waktu itu kemudian sama MA dibatalkan, sekarang dengan kenaikan yang tidak sampai 100 persen ini maka skenario recovery-nya adalah memang ada subsidi di kelas tiga," ujar Refly.

"Tapi jangan lupa subsidi itu jadi beban pemerintah daerah."

Baca Juga: Belum Kering Air Matanya, Istri Kedua Didi Kempot Justru Kena Nyinyir, Bentuk Tubuh Yan Vellia Dikomentari Sosok Ini, Netizen Pasang Badan: Coba Baca Buku Mbak, Biar Kalau Komentar Bisa Mikir!

"Maka tidak heran wali kota Solo ribut dia karena dia kemudian berutang pada BPJS," sambungnya.

Artikel ini telah tayang di Suar.ID dengan judul Tuding Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Demi Rampas Uang Rakyat, Refly Harun Langsung Kelabakan saat Dilabrak oleh Anggota KSP yang Emosi: Tenang Dulu, Tenang!

(*)