Ini menjadi isu pembaruan yang sudah lama didorong untuk dibahas. Pasalnya, menurut para kritikus, saat ini Laut China Selatan tidak memiliki aturan yang jelas untuk wilayah perairan yang kaya akan sumber daya dan dilalui oleh perjalanan internasional yang sangat banyak.
Namun tidak seperti pertemuan yang diusulkan Vietnam, KTT itu akhirnya diadakan secara virtual sebagai tindakan pencegahan terhadap infeksi.
Beberapa anggota ASEAN, seperti Indonesia dan Filipina, masih berjuang untuk mengekang virus corona. Di sisi lain, China telah meningkatkan kehadirannya di perairan karena seluruh dunia tengah fokus dalam merespons pandemi.
Mengingatkan saja, ASEAN dan China telah menunda pertemuan mengenai kode etik yang dijadwalkan tahun ini, dimulai dengan pertemuan Februari di Brunei.
KTT ASEAN pada bulan April juga diadakan secara online.
"Kami tidak bisa menegosiasikan hal semacam ini secara virtual, jadi kami hanya bisa menunggu sampai situasinya membaik," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada Nikkei Asian Review.
ASEAN meyakini, kode etik ini akan membantu mengurangi risiko bentrokan bersenjata di Laut China Selatan.
Melansir Kompas.com, pada KTT ASEAN ke-36 pada Jumat (26/6/2020) lalu, para pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan keprihatinan atas situasi rumit di Laut China Selatan.
Para pemimpin ASEAN menekankan 'pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan dan kebebasan navigasi serta penerbangan di atas Laut China Selatan, serta menegakkan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 di Laut China Selatan.'
Sebelumnya, melansir Sputnik, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, Amerika mendukung pernyataan ASEAN mengenai Laut China Selatan.