Laporan Wartawan GridHot, Desy Kurniasari
GridHot.ID - Rapat biasanya diadakan untuk memutuskan suatu tujuan dengan dihadiri seminimalnya dua orang.
Rapat seringkali dijadikan langkah untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan tertentu.
Hal tersebut tentu juga diharapkan oleh puluhan kepala desa yang berasal dari Kecamatan Bulukumpa dan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Namun, mereka justru menelan pil pahit ketika sudah terlanjur datang ke kantor DPRD Bulukumba, Jl Sulthan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Jumat (28/8/2020).
Melansir Tribun-timur.com, puluhan kepala Desa yang berasal dari Kecamatan Bulukumpa dan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengaku kecewa dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba.
Pasalnya, tak ada anggota DPRD ditemui saat berada di kantor DPRD Bulukumba, Jl Sulthan Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Jumat (28/8/2020) kemarin.
Padahal mereka mendapat undangan untuk menghadiri rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi A DPRD Bulukumba.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bulukumba, Rais H Abdul Salam mengatakan, dalam undangan yang mereka terima, agenda rapat seharusnya sudah dimulai pada jam 09.00 wita.
Namun batal dilaksanakan karena anggota Badan Anggaran (Banggar) dari DPRD Bulukumba sedang melakukan asistensi di Makassar.
Mereka pun mengungkapkan rasa kecewanya terhadap anggota DPRD.
”Bagaimana kami tidak kecewa, karena bapak-bapak wakil rakyat ini mengundang kita untuk rapat, namun setelah sampai digedung DPRD mereka tidak ada, jelas kami kecewa,” kata Aplus sapaan akrabnya.
Menurut Aplus, seharusnya anggota DPRD yang mengundang kepala desa memberikan pemberitahuan awal bahwa ada agenda penting sehingga rapat ditunda.
“Sama saja kita dibohongi, masa kita di undang untuk menghadiri rapat bersama camat Bulukumpa dan Kindang, setelah sampai di gedung DPRD tidak ada satupun anggota dewan yang menerima kami,” tambahnya.
Sementara itu, dilansir dari Tribunnews.com, Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal, yang dikonfirmasi, Sabtu (29/8/2020), menjelaskan, bahwa semua ini akibat miss komunikasi.
Rijal mengaku, dirinya telah melayangkan surat penundaan yang ditujukan kepada para kades, sebelum mereka bertolak ke Makassar.
Rerata yang berangkat ke Makassar adalah anggota Komisi A, karena sebagian besar anggota banggar berasal dari komisi tersebut.
"Perlu memang saya klarifikasi. Kemarin itu ada surat untuk penundaan sebenarnya, saya bahkan sudah tandatangani. Tapi mungkin tidak ditindak lanjuti oleh bagian Risalah DPRD Bulukumba," jelas H Rijal.
Rijal juga menampik jika tak ada legislator yang stand by di DPRD Bulukumba.
Legislator PPP itu menyebutkan, Wakil Ketua Komisi A H Safiuddin, berada di kantor DPRD mulai dari sebelum salat jumat hingga selesai.
"Ada yang stand by. H Safiuddin itu dari sebelum Salat Jumat sudah ada di kantor, sampai selesai jumatan ia ke kantor lagi," pungkasnya. (*)