Laporan Wartawan GridHot, Desy Kurniasari
GridHot.ID - 21 tahun lalu, tepatnya 30 Agustus 1999, Timor Leste, yang dulu dikenal sebagai Timor Timur mengadakan jajak pendapat atau referendum.
Referendum yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mengakhiri konflik yang terjadi sebelumnya, serta memberi jalan bagi mereka meraih lepas dari Indonesia.
Timor Leste pun akhirnya resmi diakui sebagai negara secara internasional 3 tahun setelah pemungutan suara, yaitu pada 2002.
Melansir Kompas.com, sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor.
Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak.
Pada tahun 2019 lalu, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel setara minyak (BOE) yang banyak dikerjasamakan dengan Australia.
Sementara itu, mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona (Covid-19) dan kondisi politik yang belum stabil.
Pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund di mana 60 persennya digunakan untuk penanganan Covid-19.
Hambatan lain untuk kebebasan ekonominya adalah korupsi yang merajalela dan tidak efektifnya peradilan, sehingga melemahkan integritas pemerintah.
Di sisi lain, Komisi Antikorupsi independen tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menuntut. Sebagian besar proses pengadaan publik masih buram.
Dilansir GridHot dari The Oekusi Post, menilik berbagai sektor yang terdampak pandemi global ini, Timor Leste nampaknya menaruh perhatian pada sektor ketahanan pangan rakyatnya.
Untuk itu, Timor Leste lebih memilih untuk mengimpor beras yang sebenarnya sudah tak layak dari Vietnam.
Kendati demikian, mereka tetap rela mengeluarkan uang ribuan dollar AS untuk membelinya.
Pada Kamis (13/8/2020) terdapat sekitar tiga menteri yang berbondong-bondong menjemput 6.000 ton beras impor dari Vietnam.
Mereka sangat berani dan senang sekali memamerkan beras impor yang akan dijadikan ketahanan pangan nasional.
Mereka tak malu mengimpor beras yang bahkan sudah berkurang kadar gizinya.
Ketiga menteri tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Joaquim Amaral, Menteri Perhubungan dan Komunikasi José Agustinho da Silva, Menteri Pariwisata, Perdagangan dan Industri José Lucas do Carmo da Silva.
Beberapa saat kemudian, terunggah foto ketiga menteri tersebut di Halaman Penggemar MCAE.
Terang saja, unggahan tersebut segera menarik reaksi dari mantan Presiden Republik Timor Leste sekaligus pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, José Ramos Horta.
Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian itu lantas memberi komentar bernada tidak setuju dengan kebijakan membeli beras tak layak yang diimpor dari Vietnam itu.
"Hanya di Timor-Leste. Rombongan menteri menuju pelabuhan untuk menyambut kedatangan kiriman beras dari Vietnam yang dibayar penuh oleh TL," kata Ramos Horta.
"Mungkin minggu depan untuk menunjukkan prestasinya Menteri akan pergi ke perbatasan di Mota Ain untuk menyambut kedatangan truk dari Kupang yang membawa berbagai macam barang dagangan, seperti super mie dan rokok," tanyanya. (*)